SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang mencatat progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah mencapai 15,63 persen hingga memasuki hari ke-15 pendataan. Capaian tersebut masih berada di bawah target sekitar 20 persen dari total sasaran 948.992 daftar usaha dan keluarga di seluruh Kota Semarang.
Sebanyak 1.437 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan di 16 kecamatan hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi progres pendataan pada tahap awal. Selain petugas masih beradaptasi dengan sistem pendataan digital berbasis Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pada pekan pertama mereka juga diwajibkan mengenali wilayah serta berkoordinasi dengan pengurus RT, RW, dan pemerintah setempat sebelum melakukan pendataan.
“Pada minggu pertama petugas masih beradaptasi dengan aplikasi CAPI dan harus melakukan pengenalan wilayah serta koordinasi dengan RT, RW, dan kelurahan. Itu yang membuat progres awal belum sesuai target,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (30/6/2026).
Selain faktor teknis, Rudi mengungkapkan masih ditemukan penolakan dari sebagian masyarakat saat proses pendataan berlangsung. Penolakan tersebut umumnya dipicu kekhawatiran data pribadi akan bocor atau digunakan sebagai dasar penetapan pajak.
Padahal, sebelum sensus dimulai, BPS telah melakukan sosialisasi bersama Pemerintah Kota Semarang hingga tingkat RT dan RW.
“Isu yang paling banyak kami temui adalah masyarakat khawatir data dipakai untuk pajak atau bocor. Padahal, kegiatan ini murni untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan data dijamin undang-undang,” jelasnya.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan penetapan pajak maupun penentuan penerima bantuan sosial. Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, hingga karakteristik sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
Menurut Rudi, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus karena hasil pendataan akan digunakan pemerintah untuk memotret kondisi ekonomi secara riil. Apabila terdapat warga yang menolak, petugas akan melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan ketua RT maupun RW agar masyarakat memahami tujuan pendataan.
“Kami berharap masyarakat memberikan data yang benar karena hasil sensus ini menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi. Semakin akurat datanya, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan,” katanya. (hfh/gih/rds)
