PATI, Joglo Jateng – Menanggapi permintaan para kepala desa terkait pengandaan sepeda motor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati perlu menyesuaikan tuntutan dengan kemampuan anggaran.
Bupati Pati Haryanto menuturkan, terkait permintaan para kepala desa soal pengandaan sepeda motor, sebetulnya sudah ada recana. Namun untuk realisasinya belum pasti.
“Lihat perhitungan anggaran terlebih dahulu. Anggarannya masuk di 2023. Jadi belum bisa memastikan detailnya. Selain itu di perubahan APBD 2022,” ucap haryanto, belum lama ini.
Dirinya akan menyesuaikan permintaan para kepala desa tersebut dengan anggaran pemerintah daerah (pemda). “Kalau anggarannya ada tidak masalah. Tapi semisal tidak ada anggaran tak bisa memaksakan. Itu kan semenjak saya menjabat awal dulu. Sebab itu memang 10 tahun belum di ganti,” imbuhnya.
Pihaknya tidak bisa menuruti permintaan atau menunjuk jenis kendaraan. Karena penggandaan barang jasa tidak dapat memilih jenisnya.
“Keinginan para kades merk tertentu. Akan tetapi penggadaan ini tidak bisa menunjukan jenisnya. Apalagi harus sesuai dengan kemampuan anggaran dari pemda,” ungkapnya.
Sebelum itu, Ketua Pasopati Pandoyo mengatakan, para kepala desa menyampaikan aspirasi kepada dewan agar bisa di sampaikan kepada eksekutif. Pihaknya menginginkan agar pihak terkait memikirkan kesejahteraan para kepala desa ini.
“Yang pertama terkait sepeda motor dinas yang kondisinya sudah tidak layak, sebab sudah beroperasi selama 10 tahun. Sehingga dalam mobilisasi kegiatan desa dirasa kurang maksimal,” tandasnya. (cr7)
