JAKARTA, Joglo Jateng – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan angka prevalensi kekerdilan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Yakni sebesar 48,3 persen.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengungkapkan, angka prevalensi 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, dapat dilihat lewat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021. Artinya, terdapat setidaknya 48 balita yang mengalami kekerdilan di antara 100 balita di sana.
“Bahkan secara nasional, kabupaten itu menduduki peringkat satu untuk prevalensi kekerdilan di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/3).
Dalam SSGI 2021, turut disebutkan sebanyak 15 kabupaten/kota di NTT masuk ke dalam kategori merah atau memiliki angka prevalensi kekerdilan lebih dari 30 persen. Sedangkan, tujuh kabupaten/kota lainnya berkategori kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.
Di sisi lain, data milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 membeberkan, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin berkategori ekstrem. Dari total 455.410 jiwa penduduk.
Sementara, rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga. Hal tersebutlah yang menyebabkan rentannya masalah kesehatan di masyarakat Timor Tengah Selatan.
Menurut Hasto, dibutuhkan kolaborasi semua pihak guna mengentaskan masalah kekerdilan pada anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini sebagai upaya bersama menciptakan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkualitas.
Hasto berharap angka prevalensi kekerdilan di kabupaten itu dapat turun menjadi 43,01 persen di akhir tahun 2022. Serta dapat melandai di angka 36,22 persen pada 2023.
“Dengan demikian, angka itu di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen,” ucapnya. (ara/ern)
