SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah kembali menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Kegiatan akan berlangsung mulai 6 Juli hingga 14 November 2023 mendatang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 60 orang.
Turut hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) RI yang diwakili oleh DPD Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Baseng, dan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Madya Pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Managemen Kepemimpinan BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tutik Lestari.
Plt Kepala BPSDMD Jateng, Sumarhendro mengatakan, tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Tingkat II adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, dan untuk menjamin akuntabilitas jabatan.
“Meliputi tersusunya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai out come organisasi,” katanya, Kamis (6/7).
Sementara itu, DPD Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI, Baseng dalam sambutannya turut meberikan arahan kepada para peserta. Salah satunya adalah untuk memperhatikan isu strategis. Menurutnya melalui isu strategis itu yang nantinya akan menuntun untuk melakukan perubahan.
Di antaranya, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB menggulirkan sebuah program yang namanya ‘Reformasi Birokrasi Tematik’ atau ‘Reformasi Birokrasi Berdampak’. Baseng menyebut bahwa ini adalah kelanjutan dari reformasi birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan terbitnya Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi.
“Kita sudah 13 tahun melakukan reformasi birokrasi, namun nampaknya stakeholder kita, masyarakat, pejabat negara masih memberikan komentar bahwa reformasi birokrasi yang sudah kita lakukan itu belum memberikan dampak, belum memberikan manfaat pada masyarakat. Bahkan, Wakil Presiden dalam suatu acara yang saya datangi secara langsung itu beliau mengatakan bahwa reformasi birokrasi ini belum sampai pada jantungannya baru sebatas kulit-kulitnya saja,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam waku kurang lebih sepuluh tahun ini sudah cukup untuk memperkuat internal, tibalah saatnya mengarah keluar. Yakni bagaimana mengarahkan agar reformasi birokrasi bisa menghasilkan manfaat, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Itu lah sebabnya hybrid tematik yang dikerjakan saat ini itu fokusnya pada empat bidang. Pertama adalah pengentasan kemiskinan, kedua adalah investasi, kemudian digitalisasi birokrasi, dan terakhir adalah program prioritas presiden, tiga di antaranya adalah penanganan stunting, hilirisasi industri, dan pemanfaatan produk dalam negeri,” paparnya.
Lebih lanjut, Sekda Jateng, Sumarno turut angkat bicara terkait integritas. Menurutnya, jika berbicara akan hal itu seorang pemimpin menjadi pemeran utama di dalamnya. Oleh karena itu, ia berharap setelah selesai pelatihan di BPSDMD Jaateng para peserta bisa menjadi seorang pemimpin yang dapat memeberikan contoh pada bawahannya.
“Saya berpesan jenengan semua menjadi leader, menjadi contoh ke bawah, dan saya berharap lulus dari BPSDMD Jawa Tengah ini bisa mewarnai daerah masing-masing,” tegasnya. (luk/gih)
