Pilkada Surakarta Digelontor Rp 15 M

SAH: Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kanan) menerima NPHD untuk Pilkada Surakarta 2020 dari Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo baru-baru ini. (ANTARA/LINGKAR JATENG)

SOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menyebutkan penyiapan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surakarta 2020 senilai Rp15 miliar sudah final. Itu tertuang dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Balai Kota Surakarta.

“KPU sudah mendapat kepastian dana untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 senilai Rp15 miliar,” kata Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti,

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo dan Ketua KPU Nurul Sutarti, dengan disaksikan Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo. Dengan penandatanganan NPHD tersebut, pengajuan dana Pilkada Surakarta oleh KPU sudah disetujui pemkot Rp15 miliar, sedangkan KPU awalnya  mengajukan Rp17,8 miliar.

Baca juga:  28 Armada BRT Trans Semarang Kelebihan Emisi, Dishub Beri Ultimatum Perbaikan!

“Anggaran tersebut, akan digunakan untuk 15 tahapan Pilkada Kota Surakarta. Antara lain perencanaan program dan anggaran, penyusunan regulasi, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, pembentukan badan penyelenggaraan PPK/PPS/KPPS (ad hoc), pemutakhiran data pemilih, verifikasi pasangan calon perseorangan,” ujarnya.

Selain itu, pencalonan, kampanye, audit dana kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan pasangan calon. Selain itu, perselisihan hasil pemilu (sengketa hukum) jika ada, pengadaan barang dan distribusi logistik, evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan keuangan, dan operasional perkantoran.

Divisi Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surakarta Kajad Pamuji Joko Waskito mengatakan, KPU Kota Surakarta dalam pengajuan anggaran pilkada senilai Rp17,8 miliar. Tahap pertama baru dapat dicairkan setelah NPHD ditandatangani antara KPU dan Pemkot Surakarta pada 1 Oktober 2019.

Baca juga:  Pemkab Berkomitmen Turunkan Angka Stunting di Jepara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menerbitkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencairan NPHD untuk hibah pilkada. Dana pilkada pada termin pertama senilai Rp7,1 miliar dapat dicairkan setelah 14 hari NPHD ditandatangani.

Termin kedua, lanjut dia, diperkirakan pada  23 Mei 2020 sebesar 50 persen atau senilai Rp17,8 miliar. Pencairan terakhir pada 23 Agustus 2020 sekitar 10 persen atau Rp1,7 miliar.(ara/lut)