KUDUS – Plt. Bupati Kudus H.M Hartopo menghadiri deklarasi pencanangan zona integeritas oleh Polres Kudus menuju wilayah bebas korupsi (WBK) kemarin. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Kretek itu juga mendorong agar setiap instansi pemerintah hingga badan usaha milik daerah (BUMD) di Kudus mampu meraih predikat WBK.
Plt. Bupati Kudus H.M Hartopo mengatakan, sampai saat ini, baru RSUD dr. Loekmonohadi yang meraih predikat WBK di Kabupaten Kudus. Pihaknya mengimbau agar satu persatu setiap instansi di Kabupaten Kudus meraih predikat WBK. Dari mulai eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
“Semoga setelah Polres Kudus, instansi lain seperti Kodim 0722/Kudus, kejaksaan dan lainnya mengikuti untuk pencanangan predikat WBK,” katanya.
Menurutnya, korupsi menjadi musuh nomor satu di berbagai lini kehidupan. Kasus korupsi dalam instansi pelayanan publik menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, mendapatkan predikat sebagai instansi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sangat berarti meningkatkan integritas di mata publik.
“Untuk meraih predikat WBK dibutuhkan komitmen yang kuat dari masing-masing personil. Pihaknya juga menyebut pelayanan publik masih sensitif terjadi banyak pelanggaran. Pun di era digital, masyarakat semakin kritis dan cepat mengunggah segala kejadian ke media sosial. Oleh karena itu, kami mengimbau agar Polres Kudus selalu komitmen dalam menaati aturan,” tegasnya.
Meskipun ada banyak aspek yang akan dinilai untuk menuju WBK, Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo optimis Polres Kudus mampu mendapatkan predikat WBK. Ia menyebut Polres Kudus telah unggul dalam hal sarana dan prasarana.
“Meraih predikat WBK tidak gampang, perlu komitmen dan semangat setiap personil untuk bersih dari korupsi. Dengan sarana dan prasarana mumpuni, saya mendukung dan yakin Polres Kudus dapat predikat WBK,” katanya.(ila/lut)
