KSPI Jateng Terus Kawal Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Audiensi KSPI Jateng di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng
PROSES: Audiensi KSPI Jateng di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Kamis (4/2). (ISTIMEWA / JOGLO JATENG)

SEMARANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah terus aktif mengawal kasus dugaan korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK/BK Jamsostek). Kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 43 triliun itu disebut paling berdampak pada pekerja.

Sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan, sampai akhir 2019 tercatat 54,97 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Terdapat 34,17 juta tenaga kerja peserta aktif dan 681,43 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2019 sebesar Rp 73,43 triliun.

Baca juga:  Serikat Buruh Tuntut UMK Jateng Naik 13 Persen

Berdasarkan catatan KSPI Jawa Tengah per 31 Desember 2020 dana kelolaan BP Jamsostek mencapai Rp 486,38 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp 32,30 triliun, serta YOI mencapai 7,38%. Aset alokasi per 31 Desember 2020 meliputi surat utang 64%, saham 17%, deposito 10%, reksadana 8%, dan Investasi langsung 1%.

“Sejak munculnya pemberitaan mengenai dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan, berita ini  langsung menuai spekulasi dan keresahan di kalangan masyarakat khususnya kaum buruh sebagai salah satu stakeholder terbesar di  BPJS Ketenagakerjaan ini,” kata Hakim, saat melakukan audiensi dengan Kejati Jawa Tengah, Kamis (4/2).

Baca juga:  Buruh Tolak Pemberlakuan PP No.51/2023

Dikatakan, pihaknya sangat bereaksi keras atas kasus ini. Untuk itu, KSPI Jawa Tengah berharap kasus ini ditangani dengan transparan mengedepankan hukum yang berkeadilan.

“Kalau kita konversi ke upah buruh dengan standar upah ibu kota mampu menggaji kurang lebih 10 juta orang pekerja. Hal itu setara dengan tujuh kali lipat korupsi bank century yang 6,7 Triliuan,” tandasnya.

Hakim mengatakan, jangan sampai dana masa depan milik rakyat yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan lenyap tanpa pertanggung jawaban. Menurutnya, nasib masa depan 50 juta lebih perserta BPJS ketenagakerjaan kini tengah dipertaruhkan.

Baca juga:  Buruh Ancam Mogok Kerja bila UMP di Bawah 15%

“KSPI jateng akan konsen dikasus ini dan jika terbukti, dan diganjar dengan hukuman ringan buruh pekerja akan siap melawan, tanpa sanksi yang menjerakan mustahil negeri ini bisa bebas korupsi,” tutupnya. (git/gih)