Hindari Pelanggaran Prokes, Prosedur Vaksinasi Harus Dimatangkan

  • Bagikan
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Deny Septiviant
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Deny Septiviant. (TWITTER @DENNYSEPTIVIANT/ JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglojateng.com – Vaksinasi yang digelar di kompleks kantor gubernur Jawa Tengah, Gedung Gradhika, pada Rabu (9/6), memicu kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan (prokes). Kejadian tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan klaster baru Covid-19.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Deny Septiviant mengaku menyesalkan kejadian itu. Meski percepatan vaksinasi bagus, menurutnya butuh kematangan prosedur program vaksinasi, sebelum pelaksanaanya dilakukan.

“Harus dilakukan evaluasi. Dihentikan dulu untuk sementara, untuk kemudian dilakukan perencanaan yang matang, dan saling sinergi dengan kabupaten/kota. Jangan terkesan, dan memang terlihat ingin beraksi sendirian seperti Film Rambo,” ujarnya, kemarin.

Menurut politisi PKB itu, seharusnya gubernur bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota atas kegiatan vaksinasi tersebut. Ia menyarankan, vaksinasi bisa digelar di masing-masing kabupaten/kota.

“Jangan terpusat di kota Semarang saja. Ada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah ini. Apalagi katanya vaksinasi itu sedianya diprioritaskan bagi masyarakat lansia, dengan umur di atas 50 tahun. Prioritas ini yang harus menjadi perhatian gubernur,” katanya.

Deny membeberkan, masyarakat lansia dengan usia tersebut banyak ditemukan di desa-desa. Ia yakin, gubernur tahu di mana banyak lansia berada. Menurutnya, semua tingkatan pemerintahan juga memiliki data sebaran lansia.

“Kalau ada koordinasi dengan kabupaten/kota, maka vaksinasi bisa dilakukan dengan jemput bola. Tim provinsi dan kabupaten/kota bisa mendatangi para lansia yang ada di rumah masing-masing. Setelah cek kesehatan dan lain-lain, tinggal suntik vaksin,” bebernya.

Baca juga:  Kunker ke Semarang, Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Vaksiansi di Puskesmas Pandanaran

Ia menyebutkan, datang ke desa-desa juga bisa sebagai bagian kegiatan sosialisasi pentingnya vaksinasi. Hal itu agar masyarakat tahu sendiri bagaimana vaksin dan manfaatnya. “Karena masyarakat desa, apalagi para lansia juga bisa saja tak tahu bahwa ada vaksin bagi mereka. Karena kebanyakan hanya diunggah di media sosial,” katanya.

Menurut Deny, jika banyak lansia sudah mendapatkan vaksinasi, maka upaya vaksinasi bagi semua masyarakat di provinsi ini bisa berjalan lancar. Sehingga harapan untuk segera terbesar Covid-19 semakin cepat.

“Jadi gubernur harus juga merenungkan hal ini. Jangan beraksi sendirian, karena ini demi kepentingan masyarakat luas. Apalagi sampai memunculkan klaster baru di gubernuran. Tentu kita tidak ingin itu terjadi,” ujar pengurus GP Ansor Jateng itu.

Deny menyebutkan, selama ini pemerintah selalu menindak masyarakat yang berkerumun dan menyegel restoran. Jangan sampai nanti Gradhika juga disegel. “Nanti yang menyegel rakyat. Kejadian ini memalukan dan membuktikan tidak rapinya perencanaan,” tegasnya. (hms/gih)

  • Bagikan