PATI, Joglo Jateng – Megaproyek pengendalian banjir Sungai Juwana dinilai salah pendekatan dalam perencanaannya. Sebab, fakta-fakta di lapangan dalam proyek sebelumnya tidak diakomodir dalam perencanaan tersebut.
Ketua Paguyuban Nalayan Tradisional Silugonggo Munandirin secara tegas meragukan efektifitas dan manfaat jangka panjang proyek ratusan milyar milik Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana itu. Ia mengatakan, selain mengabaikan aspek sosial yang melingkupi perilaku masyarakat setempat, proyek tersebut juga mengacuhkan sejumlah fakta lapangan terkait pencapaian sejumlah proyek serupa sebelumnya, terlebih di wilayah hilir.
“Proyek pengerukan sudah sering dilakukan pemerintah. Mulai tahun 2013 hingga sekaramg. Itu hanya menghabiskan anggaran saja. Sebagai warga bantaran sungai dan nelayan tradisional proyek ini tak jelas konsepnya. Sebab masalahnya bukan hanya aspek teknis namun perlu adanya perubahan sosial masyarakat yang lebih luas,” terang pria yang juga merupakan warga bantaran Sungai Juwana tersebut, Senin (18/10).
Menurutnya, pemerintah kerap mengandalkan skema jangka pendek untuk mengatasi masalah jangka panjang. Ia mencontohkan populasi enceng gondok sebagai kesulitan yang dihadapi nelayan tradisional. Selain mengganggu mobilitas nelayan, enceng gondok menjadi salah satu biang sedimentasi.
“Jika air datang dari hulu, nelayan kecil di hilir yang ketiban sial. Perahu kami hampir tak bisa lewat sebab membanjirnya enceng gondok dari atas (hulu). Jika sampai ada bendungan saya pikir masalah ini akan semakin tambah parah untuk nelayan kecil,” sebutnya.
Munandirin menyatakan, pengerukan badan sungai juga tidak memecahkan masalah. Sebab sedimentasi akan tetap terjadi jika pangkal masalahnya yakni keseimbangan ekosistem wilayah hulu yang rusak tidak diurai terlebih dahulu.
“Soal enceng gondok itu saja pemerintah tak punya solusi jangka panjang. Misalnya melibatkan masyarakat untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Program yang menyentuh aspek sosial ini nyaris tak dipikirkan. Hanya berpikir bagaimana proyek fisik tetap berjalan,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Harto (51) nelayan asal Desa Kedungpancing Juwana. Ia menyinggung soal rencana pembangunan bendung karet di wilayah tengah yakni sekitar Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan. Ia juga menanggap proyek tersebut tidak mempertimbangkan keseluruhan masalah.
“Jangan lupa bahwa di wilayah hilir ada nelayan tradisional berperahu cukrik yang menghidupi ratusan orang. Jangan sampai setelah sungai dibendung, jalur transportasi nelayan tradisional malah terganggu,” imbuhnya.
Saat ini ia dan nelayan tradisional lainnya masih menunggu undangan konsultasi publik dari BBWS Pemali-Juana sebagai pemrakarsa AMDAL megaproyek tersebut. “Belum lagi problem parkir kapal dan menumpuknya sampah plastik di pesisir yang hingga saat ini tak bisa diselesaikan pemerintah. Sebab rendahnya pengawasan dan tak berfungsinya produk hukum daerah yang mengaturnya,” tandasnya.
Sementara itu perwakilan CV Rona Lestari dan PT. Widya Cipta Buana Umi Nurhayati sebagai pihak yang ditunjuk BBWS Pemali Juana untuk menyusun dokumen AMDAL tidak bersedia memberikan keterangannya saat ditanya wartawan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Pihaknya menyebut akan menjelaskan pada pertemuan konsultasi publik BBWS Pemali-Juana dan perwakilan masyarakat. (ahw/gih)
