SEMARANG, Joglo Jateng – Masih banyak kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di bawah rata-rata. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih serius membedah indikator dan sub indikator yang mempengaruhi peningkatan angka tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati dalam Rakor Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2022. Ia menyebut, banyaknya kabupaten/kota dengan angka IPG dan IDG di bawah rata-rata tersebut menjadi tantangan terbesar dari pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mampu berbuat banyak untuk meningkatkan IPG karena sangat bergantung pada komitmen pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya, Senin (21/2).
Pasalnya, lanjut dia, melakukan PUG tidak cukup hanya dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Tetapi bagaimana perspektif gender terimplementasi sampai ke tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pada seluruh praktek kehidupan.
Ia menyebut, berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender, IPG Jateng pada tahun 2019 sebesar 91,89. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 pada angka 92,18.
Untuk capaian kab/kota, pada 2020 masih terdapat 15 kabupaten/kota di bawah IPG provinsi. Yaitu Kabupaten Magelang, Sragen, Pati, Batang, Wonogiri, Jepara, Demak, Banyumas, Rembang, Tegal, Cilacap, Brebes, Grobogan, Pemalang dan Blora. “Daerah dengan IPG tertinggi yaitu Kota Surakarta sebesar 96,84,” ungkapnya.
Adapun capaian IDG Jateng pada tahun 2019 sebesar 72,18. Sedangkan pada tahun 2020 menurun di angka 71,73.
Untuk capaian kabupaten/kota, terdapat 14 kabupaten/kota di atas IDG provinsi. Yaitu Temanggung, Boyolali, Pemalang, Kota Surakarta, Sukoharjo, Kendal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Semarang, Kota Semarang, Karanganyar, Banjarnegara, Tegal, Banyumas.
“Dan sisanya di bawah IDG Provinsi. Kabupaten dengan IDG tertinggi yaitu Kabupaten Temanggung sebesar 84,21,” terangnya.
Untuk itu, imbuh dia, membedah indikator dan sub indikator yang sangat berpengaruh pada peningkatan IPM, IPG dan IDG pada pelaksanaan PPRG. Sehingga PPRG lebih fokus pada program-program strategis. (ern/gih)
