Kudus  

Bupati Dorong Peningkatan Minat Baca Melalui Kualitas Pelayanan

BERI PENGHARGAAN; Bupati Kudus H.M. Hartopo usai menyerahkan hasil Akreditasi Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, belum lama ini. Bupati mendorong agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan untuk mendorong minat baca masyarakat. (MUHAMMAD ABDUL MUTTHOLIB / JOGLO JATENG)

“Bagaimanapun kita harus terus berupaya mendorong minat baca masyarakat dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan. Karena buku adalah jendela ilmu yang dapat membuka wawasan dan pengetahuan. Mari bersama bersinergi mewujudkan SDM yang berkualitas,”

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendorong Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan untuk menarik minat baca pelajar ataupun masyarakat. Salah satunya melalui akreditasi perpustakaan.

Bupati Kudus HM Hartopo menyebutkan, pengembangan perpustakaan harus terus dilakukan.  Sehingga, pemenuhan kebutuhan informasi seluruh civitas akademik dapat disesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan

“Semoga dengan akreditasi, perpustakaan dapat meningkat dari segi mutu dan kualitas pelayanannya. Selain pelayanan, fasilitas yang ada juga berpengaruh dalam meningkatkan minat baca seseorang. Oleh karena itu, saya berharap agar diperhatikan fasilitas yang memadai demi kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Minat baca erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, upaya peningkatan minat baca harus terus dilakukan. Karena dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

“Bagaimanapun kita harus terus berupaya mendorong minat baca masyarakat dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan. Karena buku adalah jendela ilmu yang dapat membuka wawasan dan pengetahuan. Mari bersama bersinergi mewujudkan SDM yang berkualitas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinarpus Kudus Wahyu Haryanti mengatakan, pihaknya telah melakukan fasilitasi akreditasi mulai tahun 2019 hingga 2021. Hingga saat ini, terdapat dua puluh delapan sekolah yang telah mendapatkan akreditasi perpustakaan.

“Kita mulai fasilitasi sejak tahun 2019 hingga kemarin 2021. Sudah ada 28 sekolah yang mengikuti. Target akan terakreditasi seluruh perpustakaan, baik perpustakaan milik sekolah, umum, maupun milik pemerintah daerah,” paparnya.

Pihaknya menambahkan, setiap sekolah harus memiliki pustakawan untuk mengelola perpustakaan tersebut. Jika tidak dirinya medorong setidaknya ada orang yang berkompeten di bidang perpustakaan agar bisa mengelola perpustakaan dengan baik. (abd/fat)