KUDUS, Joglo Jateng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat daerah, didorong untuk segera melakukan pembahasan kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024. Agar tidak terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.
Komisioner KPU RI Arief Budiman meminta, pembahasan kebutuhan anggaran dalam Pilkada mendatang segera dilakukan. Pasalnya, kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada dirasa tinggi dan perlu saving money.
“Harus dibicarakan sekarang. Daerah kan membutuhkan anggara yang besar, sementara APBD tidak terlalu besar. Harus ada saving money, paling tidak dua tahun anggaran,” ucapnya.
Menurutnya, adanya revisi anggaran di tingkat pusat dalam pemilihan presiden dan legislative terjadi penghematan, menjadi alasan lain untuk segera dilakukan pembahasan. Maka dari itu, daerah diharapkan juga dapat mengikuti hal yang sama.
“Oleh karena itu, kami melakukan monitoring ke daerah-daerah. Untuk hasilnya sendiri, ada yang sama turun ada yang naik. Ada juga yang belum menemukan, hingga mengadakan pertemuan berkali-kali,” tuturnya.
Menurutnya, jika pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak, pengeluaran anggaran akan serentak berkurang. Salah satu contohnya adalah honor biaya petugas TPS. Juga misalkan pemilu bupati bersamaan dengan gubernur, nanti akan dibayarkan satu kali saja.
“Nanti kan ada sharing, semisal daerah bayar bagian apa, provinsi bayar apa. Dengan begitu, ongkosnya lebih murah. Namun, ada juga beberapa komponen yang tidak bisa sharing anggaran. Seperti percetakan surat suara hingga formulirnya,” terangnya.
Dirinya mendorong, agar hal ini dapat segera disepakati bersama. Sehingga, penghematan anggaran pemilu bisa dilakukan. “Sekaligus bisa menyesuaikan anggaran dari pusat,” pungkasnya. (sam/fat)
