KUDUS, Joglo Jateng – Komisi A Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan evaluasi terhadap 13 Organinasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Salah satu evaluasi yang dilakukan yakni terkait capian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi A DPRD Kudus, Riduwan mengatakan, masih cukup banyak OPD yang belum mencapai target PAD. Meskipun dirinya tidak menyebutkan secara rinci terkait jumlahnya.
“Ada yang sudah mencapai 90 persen, tetapi ada yang masih 70 persen. Rata-rata hanya 80 persen. Dengan alasan tidak bisa di melaksanakan secara maksimal karena Covid-19,” tuturnya, belum lama ini.
Menurutnya, masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) karena adanya dampak pandemi Covid-19. Terlebih progam-progam kerja tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Mengenai persoalan itu, pihaknya akan menanyakan relasinya saat rapat pembahasan.
“SILPA nanti dapat dimasukan ke perubahan atau tidaknya tergantung saat rapat pembahasan. Kita akan tanyakan apakah relasinya seperti itu dapat dilaksanakan atau tidak, “ ucapnya.
Dalam rapat yang sama, dirinya juga menyoroti terkait persoalan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil). Pasalnya, kabupaten sekarang tidak mempunyai kewenangan akses pendataan online.
“Jadi aksesnya saat ini langsung ke pusat. Dan anggaran Disdukcapil dari pusat itu sudah tidak dicairkan lagi. Jumlahnya berkisar Rp 2 miliar lebih,” imbuhnya.
Harapannya kegiatan di OPD masing-masing supaya bisa berjalan dengan semestinya. Dengan pengertian pihaknya hanya dapat mengevaluasi, sehingga kerja OPD kedepan bisa lebih optimal.
“Sehingga rakyat bisa merasakan semua. Jadi tidak muncul permasalahan di bawah. Semisal PMD kunjungan ke desa tidak dilaksanakan sama sekali, jadi pembinaannya tidak ada,” pungkasnya. (cr7/fat)
