REMBANG, Joglo Jateng – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menggelar pertemuan konsultasi masyarakat Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Grawan di Pollos Hotel, akhir pekan lalu. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat dan kepala desa di Kabupaten Rembang yang terdampak pembangunan bendungan.
Pelaksana Harian Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menyambut baik adanya RTD tersebut sebagai tahapan pembangunan bendungan Grawan. RTB menurutnya sangat penting dalam menyukseskan pembangunan bendungan.
Pasalnya dengan adanya RTD ini, dapat meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga pembangunannya akan berjalan lebih mudah dan lancar. Bendungan Grawan ini dibangun tahun 2004. Kapasitasnya mampu menampung hingga 82 ribu meter kubik air.
“RTD bendungan yang dibangun sejak tahun 2004 dengan kapasitas tabungan debit hingga 82.000 meter kubik ini penting untuk mempersiapkan upaya-upaya guna memperkecil risiko jatuhnya korban jiwa dan mengurangi kerusakan harta benda, bila terjadi keruntuhan bendungan,” ujarnya.
Dikatakan Wabup, peraturan baru muncul di tahun 2020. Hal itu bisa dimaklumi karena masa pandemi covid-19. Sehingga naskah akademiknya baru disusun sekarang. Setelah menyusun naskah akademik, menurut Gus Wabup maka tinggal peresmian. Kemudian ketika nanti ada kejadian darurat, maka tinggal bertindak sesuai Standar Operasional Penanganan (SOP).
Ada lima Desa yang terdampak pembangunan Embung yang berada di Kecamatan Sumber ini. Lima desa itu yakni Desa Grawan, Desa Randuagung, Desa Tlogotunggal, Desa Bogoharjo dan Desa Kedungasem.
Selain lima desa di Kecamatan Sumber, ada sejumlah desa di wilayah kecamatan Kaliori yang juga terdampak pembangunan embung tersebut. Desa-desa itu yakni Desa Kuangsan, Pengkol, Babadan, Karangsekar, Banggi, Sidomulyo, Sambiyan, Dresi Kulon dan Mojowarno. (hms/abd)
