PEMALANG, Joglo Jateng – Banyak tenaga honorer yang belum terdaftar dalam pendataan pusat. Kuat dugaan bahwa terdapat praktik rekruitmen titipan. Hal ini dikatakan oleh Anggota DPRD Pemalang fraksi PPP, Moh. Safi’i.
Ia juga mengatakan, praktik tersebut juga ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, menurutnya, semakin tahun semakin banyak. “Semakin kesini, pegawai non ASN titipan ini semakin banyak dan setiap tahun bertambah. Proses rekrutmennya tidak memperhatikan analisis beban kerja,” ucapnya, Kamis (6/10).
Menurutnya, penerimaan anggota dengan cara titipan adalah hal yang salah. Ia mengaku bahwa anggota DPRD sudah sering mengingatkan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk lebih selektif lagi. Terlebih, Pemkab sangat membutuhkan tenaga honorer dalam sejumlah pekerjaan.
Safi’i berharap mata rantai praktik titip-menitip tersebut dapat segera terputus. Sehingga lingkungan Pemkab dapat terhindar dari oknum ASN yang tidak bertanggung jawab. “Harus lebih selektif ke depannya untuk hal penerimaan,” tegasnya.
Kemudian, ia juga memberikan sejumlah saran untuk persoalan itu. Salah satunya, lanjut Safi’i, dikendalikan melalui pintu Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dimana di sini, dpaat dilakukan Analisis Beban Kerja (ABK).
“Di berbagai daerah banyak yang melakukan ini. Contohnya, Banyuwangi yang menggunakan Computer Assisted Tes (CAT) seperti tes CPNS. Mereka menyeleksi dengan ketat,” jelas Safi’i. (fan/mg2)
