SEMARANG, Joglo Jateng – Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat baik individu maupun organisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.
Dewasa ini, Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan kehidupan demokrasi.
Beberapa upaya pelemahan terhadap insitusi demokrasi juga menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
Kualitas masyarakat sipil akan berdampak pada kualitas demokrasi. Akan tetapi, situasi hari ini menunjukkan kritik terhadap kualitas masyarakat sipil, utamanya dalam gerakan dan kontribusinya dalam demokrasi di Indonesia.
Dalam rangka kepentingan memantau keberlangsungan demokrasi tersebut, Netfid Indonesia akan menggelar Munas ke-I pada tanggal 22-24 Februari 2023 dan bertlokasi di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Netfid Indonesia akan melibatkan jaringan Netfid yang ada di 23 provinsi dan 89 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.
Netfid Indonesia merupakan jaringan masyarakat demokratis Indonesia. Netfid Indonesia mempunyai fokus pada penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Ketua Netfid Indonesia Muh Afit Khomsani menjelaskan, sejak berdiri pada tahun 2018, organisasi ini sudah mempunyai keanggotaan di 22 provinsi dan 89 kota/kabupaten. Dengan total anggota sekitar 5500 orang yang menjadi pengurus dan telah menjangkau lebih dari 10000 orang diseluruh Indonesia.
Netfid Indonesia telah banyak terlibat dalam agenda penguatan demokrasi dan partisipasi publik, terutama dalam isu partai politik dan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Mulai dari pemantauan Pemilu, pelatihan, dan menjadi narasumber dan fasilitator untuk lembaga pemerintah seperti KPU dan Bawaslu di Indonesia.
Netfid Indonesia merupakan lembaga yang terakreditasi secara resmi oleh Bawaslu RI sebagai pemantau Pemilu 2024.
Tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, Netfid Indonesia aktif dalam isu demokrasi dan partisipasi publik di level internasional.
Netfid Indonesia juga secara aktif melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas anggota dan publik pada umumnya melalui beberapa inisiasi kegiatan.
“Salah satu trade mark Netfid Indonesia adalah Kelas Pemilu. Kelas Pemilu merupakan platform pelatihan guna melatih peserta yang terdiri dari penyelenggara Pemilu, aktivis, mahasiswa, anggota partai politik, dan profesional lainnya tentang kepemiluan dan demokrasi,” terang Muh Afit, Kamis (16/2/23).
Mengusung tema Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Baik, Netfid Indonesia akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional pertamanya. Netfid Indonesia meyakini bahwa kualitas masyarakat sipil yang baik akan berdampak pada kualitas demokrasi yang baik pula.
“Selain akan melakukan rancang bangun cetak biru, gerak serta orientasi perkumpulan, Munas ke-I Netfid Indonesia setidaknya akan membahas beberapa fokus isu dan concern perkembangan demokrasi di Indonesia,” lanjut Muh Afit.
Pertama, mendikusikan peran strategis pemuda dalam Pemilu 2024. Merujuk pada beberapa survei, Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda.
Lebih dari 60 persen, pemilih dengan rentang usia 17-40 tahun mempunyai akan memberikan pilihannya pada Pemilu 2024.
Artinya, keterlibatan peran pemuda akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia. Beberapa pihak yang akan terlibat pada fokus ini adalah Kementrian Pemuda dan Olahraga, KPU RI, dan aktivitis pemuda dan demokrasi.
Kedua adalah pembahasan tentang geopolitik nasional dalam dinamika demokrasi dan Pemilu 2024.
Dengan lebih dari 210 juta pemilih, Pemilu 2024 merupakan momentum strategis yang akan menyita perhatian dunia internasional.
Narasumber dalam fokus isu ini melibatkan perwakilan peemrintah, Bawaslu RI, dan Kepolisian RI.
Dalam momentum Musyawarah Nasional (Munas) ke-I, Netfid Indonesia melihat bahwa upaya memperkuat keberadaan masyarakat sipil merupakan hal penting bagi demokrasi di Indonesia, utamanya dalam situasi yang berkembang di tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Melalui pendidikan politik dan kesadaran gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat sipil akan menjadi pondasi utama dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024.
Masyarakat sipil nantinya tidak mudah terpengaruh dampak negatif oleh kelompok politik tertentu.
Lainnya, masyarakat juga akan mempunyai rasionalisasi dan alasan yang jelas dalam menentukan pilihan dan dukungan politik mereka.
Lebih lanjut lagi, kegiatan ini juga melibatkan stakeholder terkait mulai dari lembaga pemerintah, penyelenggara Pemilu, aktivis Pemilu dan Demokrasi, serta elemen lainnya. (hms/mg4)
