Adakan Munas ke-I, Netfid Indonesia usung tema Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Baik

RESMI: Ketua DKPP RI, Heddy Lugito secara simbolis membuka Munas Netfid dengan mengetuk palu. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo JatengNetwork For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama.

Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenag RI, Munas pertama ini dihadiri oleh perwakilan dari 23 provinsi dan 73 kota dan kabupaten.

Selamat Idulfitri 2024

Plt. Ketua Netfid Indonesia, Muh. Afit Khomsani mengatakan, dalam Munas pertama Netfid ini, pihaknya mengusung tema Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Baik.

Ia meyakini bahwa kualitas masyarakat sipil yang baik akan berdampak pada kualitas demokrasi yang baik pula.

“Selain akan melakukan rancang bangun cetak biru, gerak serta orientasi perkumpulan, Munas ke-I Netfid Indonesia setidaknya akan membahas beberapa fokus isu dan concern perkembangan demokrasi di Indonesia,” ungkapnya, Rabu (22/2).

Baca juga:  Tingkatkan Kerja Sama dengan Tiongkok, Pemprov Jateng Tawarkan Sektor Pariwisata

Menurutnya, upaya memperkuat keberadaan masyarakat sipil merupakan hal penting bagi demokrasi di Indonesia, utamanya dalam situasi yang berkembang di tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Melalui pendidikan politik dan kesadaran gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat sipil akan menjadi pondasi utama dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Bawaslu RI, Ichsan Fuady menambahkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai masih rentan terhadap terjadinya pelanggaran.

Olehnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mendorong Netfid Indonesia agar turut serta dalam menguatkan integritas Pemilu.

Baca juga:  PPDB SMKN Jateng Sampai 31 Maret

“Penguatan integritas dan keadilan pemilu, melakukan kolaborasi pengawasan parsitipatif, serta memperkuat referensi pemilih untuk menjadi pemilih cerdas dalam pemilu harus menjadi perhatian,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa Netfid juga perlu menempatkan isu-isu politik uang, politisasi sara dan politisasi birokrasi sebagai tantangan pemilu demokratis. Sehingga Pemilu yang berintegritas bisa terwujud.

Senada, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Heddy Lugito menyampaikan, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses menuju pemilu yang berkualitas sangat penting. Menurutnya, kontestasi Pemilu 2024 mendatang bukan pemilu biasa.

Baca juga:  Dishub Jateng Tambah 10 CCTV di Titik Rawan Macet dan Kecelakaan

Pemilu yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang akan semakin keras, kompetitif, dinamis. Sehingga perlu adanya peran serta masyarakat civil society, dalam hal ini Netfid.

“Saya sangat yakin Netfid akan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi demokrasi dan kepemiluan di Indonesia,” tambahnya. (*/mg4)