BANJARNEGARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menggelar kegiatan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi program Satu Data Indonesia (SDI) di Sasana Abdi Praja, Rabu (8/3). Kegiatan itu dilakukan dalam upaya akselerasi program nasional tersebut.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Barijadi Djumpaedo mengatakan, kebijakan SDI merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat yang terimplementasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
“Optimalisasi penyelenggaraan sistem satu data Banjarnegara perlu dibarengi dengan penyatuan persepsi dan pola pikir dari seluruh komponen penyelenggara. SDI merupakan tata kelola data pemerintah untuk mengolah data dengan baik dan bisa dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, tetapi bisa digunakan oleh banyak pihak, khususnya untuk pembangunan,” katanya.
Penyelenggaraan sistem SDI di Banjarnegara membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja cerdas dari seluruh komponen organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Banjarnegara sesuai kewenangan yang dimiliki. Sehingga ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi dapat terwujud.
“Untuk itu, kami minta semua kepala OPD untuk menandatangani komitmen bersama dalam mewujudkan SDI daerah Kabupaten Banjarnegara yang lebih baik. Data statistik sektoral ini akan menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan dan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Sehingga data statistik sektoral sangat diperlukan bagi Pembangunan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara R. Riono Rahadi Prasetyo menyampaikan, SDI merupakan salah satu bagian dari arah kebijakan pembangunan, di mana satu data merupakan bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan dan sebagai dasar untuk perencanaan penganggaran pemerintah daerah.
Kepala Baperlitbang Banjarnegara Yusuf Agung Prabowo menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama baik di tingkat pusat, provinsi serta daerah, agar bisa terwujud basis data yang akurat, terpusat dan terintegrasi. (hms/abd)
