KUDUS, Joglo Jateng – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi D, Rabu (12/7). Agenda tersebut membahas terkait persoalan anggaran di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus yang kini masih menjadi tanda tanya.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan mengatakan, rapat dengar pendapat ini membicarakan persoalan anggaran APBD yang telah di distribusikan ke KONI. Tak hanya itu, agenda tersebut juga salah satu bentuk persiapan Kota Kretek dalam menyambut Pekan olahraga Provinsi (Porprov) 2023.
“Alhamdulillah beberapa ketua dinas sudah dapat hadir disini. Tetapi, Plt KONI belum dapat hadir. Untuk itu, kami mengambil sikap, bahwa Plt KONI harus datang ke rapat. Sebab, dirinya nanti yang akan bertanggung jawab secara keseluruhan. Sehingga, statement yang diberikan dapat dimintai pertanggung jawaban,” ungkapnya.
Ali Ihsan kemudian mengungkapkan, akan mengundang ulang secara kelembagaan KONI. Oleh karena itu, kewenangan mengundang ketua KONI yang telah mengundurkan diri akan menjadi hak internal di tubuh KONI Kudus.
“Kalau misal KONI mengundang ketua yang lama silakan saja. Itu hak mereka. Kalaupun ketua yang lama enggan hadir biarkan saja. Tapi, Plt ketua harus hadir dalam rapat yang akan datang,” ujarnya.
Menurutnya, KONI secara kelembagaan haruslah dapat mempertanggungjawabkan segala persiapan Porprov 2023 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Tak hanya itu, ia pun meminta keterbukaan informasi terkait anggaran dari APBD senilai Rp 9 miliar yang telah digelontorkan untuk KONI.
“Ini menyangkut persoalan yang bersifat publik. Jadi yang berstatement nanti dapat bertanggung jawab. Saya harap, rapat komisi selanjutnya dapat secara langsung menghadirkan Plt Ketua KONI. Lantaran, terdapat pembahasan yang bersifat sensitif,” tegasnya. (cr3/fat)
