Kudus  

DPRD Kudus Tunggu Kelanjutan Penanganan Banjir dari Kementrian PUPR

Ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Rochim Sutopo
Ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Rochim Sutopo. (GALANG WITAHTA/JOGLO JATENG)

Gema DPRD Kudus

KUDUS, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyoroti beberapa wilayah yang rutin menjadi langganan banjir saat musim penghujan tiba. Untuk itu, Anggota Dewan bakal melakukan upaya preventif guna meminimalisir terjadinya bencana banjir.

Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo mengaku bakal menagih komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perihal penanganan bencana banjir di Kota Kretek. Lebih lanjut, pihaknya bakal turut menanyakan perihal progres pembangunan bendungan untuk penampungan air.

“Komisi C bakal kunjungan ke Semarang untuk mempertanyakan kembali terkait penanganan banjir yang telah dijanjikan Kementerian PUPR. Kami bakal menanyakan progres pembangunan bendungan seperti apa. Sejauh ini hanya bendungan Logung yang sudah berjalan progresnya. Bendungan yang lain kami akan tanyakan juga,” terangnya.

Dirinya meminta kepada pihak terkait untuk menggratiskan biasa sewa alat berat yang digunakan untuk membersihkan aliran sungai. Lantaran, beberapa wilayah sering tergenang air banjir karena sumbatan yang terjadi di perairan sungai. Sehingga, airnya meluap dan menggenangi beberapa wilayah.

“Kami kemarin sudah rapat dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kami meminta daerah-daerah yang menjadi langganan banjir bisa diberikan alat berat tanpa ada biaya apapun. Nanti alat berat dapat untuk membersihkan sumbatan yang menghambat mengalirkan air, hingga menjadi banjir,” tandasnya.

Menurutnya, penanganan banjir yang sering melanda Kudus ini perlu adanya campur tangan dari semua pihak. Tak terkecuali adalah pemerintah pusat dengan  kewenangan kuat untuk menggelontorkan anggaran.

“Wilayah yang sering banjir ada di Kecamatan Kaliwungu, Mejobo, Jekulo, hingga Undaan. Untuk penanganan ini memang besar sekali, jadi perlu adanya campur tangan Pemerintah Pusat. Dulu pak menteri sudah menyampaikan, untuk anggaran penanganan banjir Kudus ini mencapai Rp 1,5 triliun,” ungkapnya.

Untuk mengentaskan persoalan banjir, mereka juga meminta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Sebab, beberapa kasus banjir disebabkan oleh aliran sungai yang kurang lancar.

Rohim berharap, usaha-usaha preventif yang telah dijalankan mampu mengatasi persoalan banjir yang memang seperti tidak ada habisnya. Tetapi, pihaknya tetap optimis, bahwa beberapa daerah langganan banjir dapat teratasi. (cr3/fat)