PEMALANG, Joglo Jateng – Banyaknya data yang kurang sesuai di masyarakat menjadi pembahasan serius dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang Triwulan III, Selasa (24/10). Dalam agenda tersebut, Pemkab mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi data sesuai dengan kondisi terkini di masyarakat.
Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyoroti masih belum benarnya data pekerjaan sejumlah OPD di Rakor Pejabat Pemkab Pemalang, Selasa (24/10/23). Ini menjadi hal serius, karena menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat, sehingga setiap OPD harus kembali melakukan cross check data ke masyarakat.
“Kita tahu bersama bahwa program setiap tahunnya dibuat berdasarkan data. Tapi jika data ini tidak benar, maka programnya berjalan tidak maksimal. Jadi tolong tiap OPD, terutama Disdikbud, DPU TR, Dinkes, dan Dinsos harus cek kembali data di masyarakat,” tegasnya.
Ia menuturkan, beberapa data yang harus dicek ulang yaitu data pelaporan infrastruktur jalan, di mana DPU TR memberikan laporan jalan baik di angka 80 persen dan rusak 20 persen. Padahal dirinya melihat di masyarakat angka jalan rusak masih lebih tinggi dari angka tersebut, dan Pemkab memerlukan dana bantuan dari pusat atau provinsi.
Dijelaskan bahwa ketika data tidak sinkron, maka tidak ada bantuan pembangunan yang harusnya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti data angka lama sekolah di Pemalang yang masih ada di 6,5 tahun. Padahal secara harfiah, ia melihat masyarakat saat ini banyak yang telah belajar lebih dari umur tersebut.
“Ini jadi evaluasi. Apalagi sudah di akhir tahun anggaran 2023. Tolong pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai bisa diselesaikan. Kemudian data yang masih rancu dapat ditelusuri lagi kebenarannya di masyarakat, sehingga seluruh program berjalan sesuai sasaran. Itu semua untuk kemajuan SDM, dan kemakmuran perekonomian masyarakat Pemalang,” ucapnya. (fan/abd)
