123 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Terjadi di Jateng pada 2022

DISKUSI: Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM Nia lishayati dan Komisioner Komnas HAM Siti Aminah Tardi dalam acara Diskusi Publik Publikasi Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah, belum lama ini. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menggelar Diskusi Publik Publikasi Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah, belum lama ini. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan dari Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM Nia lishayati (tengah) dan Komisioner Komnas HAM, Siti Aminah Tardi.

LRC-KJHAM, kata Nia, mencatat ada 123 kasus kekerasan dialami oleh perempuan sepanjang 2022. Sebanyak 51 persen di antaranya adalah kekerasan seksual.

Ia menambahkan, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan. Namun, sampai saat ini belum ada satu pun peraturan pelaksana dari UU tersebut yang disahkan.

Baca juga:  Harganas Targetkan 10 Ribu Peserta se-Indonesia

“Belum ada satupun peraturan pelaksana tersebut, mempunyai dampak terhadap pemenuhan hak korban kekerasan seksual,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Joglo Jateng.

Berdasarkan pengadukan kasus kekerasan seksual di LRC-KJHAM, jenis tindak pidana berdasarkan UU TPKS, korban paling banyak mengalami Pelecehan Seksual Fisik sebanyak 28 kasus atau 40 persen. Kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) 12 kasus atau 17 persen, eksploitasi seksual sejumlah 9 kasus atau 13 persen. Lalu pemerkosaan sejumlah 9 kasus atau 13 persen, dan setubuhan anak sejumlah 6 atau 9 persen.

“Lalu pelecehan seksual non fisik sejumlah 4 kasus atau 6 persen, pemaksaan perkawinan sejumlah 1 kasus atau 1 persen, dan perbudakan seksual sejumlah 1 kasus atau 1 persen,” lanjutnya.

Baca juga:  Mba Ita Kampanyekan Gerakan Kembali ke Meja Makan

Dalam proses pendampingan yang dilakukan LRC-KJHAM, kata Nia, hanya ada 22 kasus yang menempuh proses hukum. Sejumlah 16 kasus menempuh proses hukum pidana dan 6 kasus menempuh proses hukum perdata.

“Di dalam penegakkan hukum kasus kekerasan seksual usia anak yang dilaporkan ke kepolisian dari tahun 2018 hingga saat ini kasus masih tahap penyidikan. Dimana usia pelaku yang sudah lanjut menjadi alasan pelaku tidak ditahan. Kasus kekerasan seksual yang didamaikan oleh kepolisian,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, stigma ‘suka sama suka’ yang dilekatkan pada korban dewasa membuat putusan kasus kekerasan seksual menjadi rendah. Di samping itu juga tidak mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban.

Baca juga:  Mbak Ita Ajak Warga Semarang Manfaatkan Program Samsat Jateng Special Untung 4x Lipat

“Sehingga hanya satu kasus yang dapat diproses menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dikarenakan implementasi yang belum maksimal di aparat penegak hukum yaitu masih belum adanya kesepahaman antar-APH (aparat penegak hukum, Red.). Termasuk menafsirkan setiap pasal atau jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” tambahnya.

Menurutnya, fakta tersebut penting untuk didokumentasikan untuk mendorong perbaikan hukum dan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan. Termasuk memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (cr7/mg4)