Ungkap Keresahan, 13 Buruh di-PHK Sepihak

SUASANA: Sejumlah anggota pekerja buruh saat melaksanakan mediasi dengan kuasa hukum dari perusahaan PT Kin Yip Bags Mohctar Hadi Wibowo di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (27/5/24). (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) PT Kin Yip Bags, Fendi Ismawan menyebut, sebanyak 13 pekerja buruh telah di-PHK secara sepihak oleh perusahaan. Hal itu berawal dari ungkapan keresahan dari ratusan pekerja setelah diumumkannya pemindahan karyawan ke perusahaan baru yakni PT Elite Bags and Hats Indonesia.

“Saya selaku ketua serikat mempertanyakan, akhirnya terjadi hal-hal yang mungkin agak panas dalam perdebatan tersebut. Kedua, karyawan yang langsung dipekerjakan di PT Elite tiba-tiba masa kerja di nol kan (kontrak dimulai lagi sejak awal, Red.) pada bingung semua,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng, Senin (27/5/24).

Ia menerangkan, sekitar 240 pekerja akan dipindahkerjakan PT Elite Bags and Hats Indonesia. Pemindahan itu akhirnya menjadi perdebatan yang membuat 13 pekerja di PHK sejak 23 April lalu.

Baca juga:  Hendi Ambil Formulir Pendaftaran Gubernur

Kemudian, Fendi menjelaskan, pihak perusahaan juga memberikan surat peringatan kepada para buruh yang dinilai mengada-ada. Dengan alasan, kinerja para buruh dinilai cukup buruk dan tidak menaati peraturan.

“Total yang di PHK 13 orang dan 80 anggota serikat di SP1 dan SP2 secara bersamaan,” imbuhnya.

Hingga kemarin, kata Fendi, hasil mediasi bersama pihak perusahaan dan DPRD Kota Semarang belum menemukan titik temu.  Sebab, kuasa hukum dari perusahaan tidak bisa memberikan keputusan.

“Harapannya segera terselesaikan dengan baik dan cepat dan jelas kami ingin tetap bekerja kembali karena permasalahan yang kami anggap tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Perusahaan PT Kin Yip Bags, Mohctar Hadi Wibowo mengukapkan, perusahaan menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Jika aturan itu melanggar hukum, maka perusahaan akan menaatinya.

Baca juga:  66 Kloter Diberangkatkan, 6 Jemaah Haji Meninggal Dunia

“Tapi kalau tidak itu akan di-review kembali. 13 orang diduga melanggar protokol perusahaan salah satunya menghasut (para pekerja, Red.) untuk tidak bekerja lalu keluar tanpa izin,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Supriyadi menyampaikan bahwa dari sisi pekerja mereka ingin bekerja kembali seperti sediakala. Menurutnya, apabila perusahaan memang mem-PHK 13 orang tersebut, maka wajib hukumnya memberikan pesangon sesuai dengan aturan yang ada.

“Dan dari pihak perusahaan belum bisa memutuskan terkait hal itu. Tentunya ini harus diputuskan sesegera mungkin dari kedua belah pihak di PHK atau dipekerjakan kembali bagaimana nanti kita melihat konsen dari perusahaan ini bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Baca juga:  Panwaslu Kelurahan Harus Miliki Jiwa Berani dan Tegas

Disamping itu, ia menilai peran Dinas Tenaga dan Kerja (Disnaker) Kota Semarang harus proaktif dalam mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, hal ini merupakan persoalan yang klasik dan tidak terjadi hanya sekali saja.

“Sehingga 13 orang ini akhirnya mengadu ke kami. Kami undang dari semua pihak untuk bisa terselesaikan dengan musyawarah hukum,” papar Supriyadi.

Ia mengaku, masih banyak pelanggaran yang disoroti berdasarkan klarifikasi dari beberapa pihak. Di antaranya masalah perizinan, hingga BPJS Kesehatan yang sudah dinonaktifkan padahal pekerja tidak merasa mengundurkan diri.

“Artinya ini sudah masuk pidana. Jangan sampai ke ranah hukum, kita mediasikan mereka supaya bisa dipekerjakan lagi,” tutupnya. (int/adf)