DPRD Harap Aturan PPDB Zonasi Radius Dikaji Ulang

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Arif Priyo Susanto. (ABID RAHMAT/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 telah dimulai. Diketahui, sistem PPDB jalur zonasi terbagi menjadi dua, yakni zonasi radius dengan kuota 50 persen dan zonasi wilayah dengan kuota 50 persen. Namun demikian, penggunaan zonasi radius dianggap kurang maksimal. Dengan perbedaan kondisi wilayah di setiap sekolah, jarak zonasi dalam jalur itu dinilai perlu dikaji ulang.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Arif Priyo Susanto mengatakan, penerapan jalur zonasi radius pada pelaksanaan PPDB perlu dikaji ulang. Pada wilayah perkotaan, dengan kepadatan penduduk di sekitar sekolah, tentu tidak menjadi masalah. Lain halnya dengan wilayah pinggiran atau pedesaan. Di mana pemukiman di sekitar sekolah masih jarang dan lebih banyak lahan pertanian, lahan kosong, tempat ibadah, maupun rumah sakit.

“Untuk PPDB jalur zonasi radius perlu kita lakukan evaluasi. Karena zonasi radius tidak bisa diukur hanya dari jaraknya saja, namun harus dilihat jumlah penduduk yang berada di sekitar sekolah, apakah itu padat penduduk atau tidak,” ungkapnya saat ditemui Joglo Jogja di kantor DPRD Sleman, belum lama ini.

Baca juga:  Pastikan Kendaraan Laik, Dishub Kota Yogyakarta Gelar Operasi

Menurutnya, saat ini penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Sleman pada tingkat Sekolah Dasar (SD) menggunakan tiga jalur penerimaan. Di antaranya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), digunakan empat jalur penerimaan, dengan ditambahkan jalur prestasi.

Pada setiap jalur penerimaan, peserta didik baru memiliki presentasi kuota yang berbeda. Seperti jalur afirmasi yang menyediakan kuota 15 persen, terdiri dari 12 persen bagi masyarakat miskin dan 3 persen bagi disabilitas. Begitu juga dengan jalur zonasi radius, yang saat ini ditentukan dengan jarak 350 meter wilayah dari sekolah.

Baca juga:  Hidran Kampung Mudahkan Penanganan Kebakaran Padat Penduduk

“Penentuan radius ini ‘kan harusnya berbeda di setiap sekolah. Bisa saja yang di wilayah padat penduduk sudah bisa maksimal penjaringannya. Tapi kalo di pedesaan, dengan menggunakan jarak yang sama, dan melihat kondisi saat ini, tentu tidak dapat menampung peserta didik yang dekat dengan sekolahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, di tahun yang akan datang, diharapkan penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Sleman harus dikaji lebih detail. Penerapan zonasi radius harus dapat optimal untuk menyerap peserta didik yang ada di sekitar sekolah. Bahkan, ia berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) memiliki data jumlah siswa yang akan lulus SD, alamat, serta jarak dari sekolah SMP terdekat. Sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan jarak radius yang akan digunakan pada setiap sekolah.

Baca juga:  Program Padat Karya Ciptakan Jalan Baru dan Tingkatkan Ekonomi Lokal di Bantul

“Dari data itu ‘kan kita tahu harus membuat peraturan seperti apa dan jarak yang digunakan pada tiap sekolah berapa. Kalo ternyata yang lulus hanya satu siswa, berarti zonasi radius tidak ada fungsinya, sehingga bisa langsung menggunakan zonasi wilayah saja,” terangnya.

Saat ini, pihaknya telah memberikan masukan kepada Pemkab Sleman melalui Dinas Pendidikan setempat terkait permasalahan tersebut. Sehingga dapat segera ditindak lanjuti dan dilakukan kajian ulang tentang PPDB jalur zonasi radius, agar dapat berjalan efektif dan dimanfaatkan masyarakat dengan maksimal.

“Tugas kami memberikan masukan kepada Pemkab dan telah kami laksanakan. Tidak harus langsung tahun ini, bisa satu atau dua tahun ke depan. Harapan kami, jalur ini bisa dimanfaatkan agar tidak membebani masyarakat dengan tambahan biaya jarak dan lainnya,” pungkasnya. (riz/bid)