Tanamkan Moderasi Beragama di Lingkup Pejabat

SINERGIS: Bupati Pemalang Mansur Hidayat bersama Kepala Litbang Kemenag Semarang Moch. Muhaemin saat pembukaan acara sosialisasi Moderasi Beragama untuk Pejabat di Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu (10/7). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Bersinergi bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama (Kemenag) Semarang, Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang laksanakan kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama untuk para pejabat di Pemalang bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu (10/7). Pemkab berkeinginan agar para pejabat mampu memahami moderasi beragama dan tidak terbawa pada aliran yang membuat perpecahan antar umat.

Kepala Litbang Kemenag Semarang Moch. Muhaemin menuturkan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 58/2023 Tentang Moderasi Beragama. Didalamnya mencatat bahwa penguatan moderasi beragama bukan tanggung jawab lembaga vertikal saja, tetapi keterlibatan semua pihak dibutuhkan untuk menjadi pondasi di masyarakat. Kabupaten Pemalang menjadi pelopor di 9 provinsi naungan Litbang Kemenag Semarang, dengan pertama kali melaksanakan kegiatan Penguatan Moderasi Beragama.

Baca juga:  19 Tari Kreasi Klasik dan Tradisional Meriahkan Dimensi ke-8 Sanggar Seni Diwangkara

“Ke-9 provinsi yang kami naungi yaitu Jateng, Jatim, DIY, NTB, NTT, Bali, dan seluruh provinsi di Kalimantan kecuali Kaltim. Bagi kami moderasi beragama itu penting agar pera pejabat bisa menjadi contoh di masyarakat untuk mensosialisasikan gerakan moderasi ini,” ucapnya.

 

Pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Pemalang karena menjadi kabupaten paling responsif untuk mengajukan kegiatan ini, sehingga menjadi pelopor di 9 provinsi. Menilik 2024 menjadi tahun politik maka perlu kegiatan untuk lebih menguatkan moderasi beragama, sehingga tidak ada perpecahan antar umat beragama di masyarakat.

Baca juga:  Tanamkan Moderasi Beragama di Lingkup Pejabat

Bupati Pemalang Mansur Hidayat yang hadir membuka acara berpesan agar seluruh masyarakat terutama pejabat yang menjadi peserta sosialisasi memahami materi-materi yang disampaikan. Kemudian sebarkan di lingkungan mereka masing-masing, dalam rangka memberikan pengetahuan tentang pentingnya moderasi beragama.

“Jika kita tidak memahami apa itu moderasi beragama maka akan ada kelompok-kelompok seperti terorisme yang ingin memecah belah bangsa. Jadi mohon para pejabat pahami dan sosialisasikan di masyarakat materi yang disampaikan narasumber,” pungkasnya.(fan/rds)