PEMALANG, Joglo Jateng – Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dari Fraksi PKS menyoroti lima isu penting yang harus segera ditangani Pemkab Pemalang pada Rapat Paripurna Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, belum lama ini. Salah satunya permasalahan sampah yang menjadi isu terpenting harus segera diseriusi.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan Fraksi PKS DPRD Pemalang Nurkholis mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus segera ditangani serius, yaitu memaksimalkan perolehan PAD dan pengelolaan obyek wisata dan wisma Pemalang di Yogyakarta. Kemudian, penuntasan isu sampah, perbanyak kegiatan padat karya, serta realisasi digitalisasi pelaksanaan birokrasi.
Dari lima isu itu, pihaknya menyoroti tentang permasalahan sampah di Pemalang yang belum usai dari 2023-2024. Pihaknya mendorong agar TPST dalam waktu dua tahun kedepan bisa terealisasi, sehingga kejadian darurat sampat tidak terus-menerus berulang. “Dua tahun ke depan TPST ini harus diwujudkan, selain itu masyarakat harus paham akan pentingnya budaya pengelolaan sampah di lingkungan keluarga,” ucapnya, belum lama ini.
Selain hal itu, dirinya menyampaikan Fraksi PKS mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja para ASN, terutama dalam menggenjot optimalisasi perolehan PAD yang targetnya 90 persen di masing-masing bidang.
Sedangkan, beberapa bidang yang belum tercapai targetnya yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 35,36 persen, Pengujian Kendaraan Bermotor 72,20 persen, Pemakaian Kekayaan Daerah 80,66 persen dan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 65,55 persen. Kemudian, Rumah Potong Hewan 81,41 persen, Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Lain-lain 47,25 persen, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 50,71 persen, serta Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 19,50 persen.
“OPD terkait untuk menggenjot kembali restribusi yang capaiannya masih minim sebagai potensi peningkatan PAD Pemalang. Sekaligus kami mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja,” pungkasnya.(fan/sam)
