SEMARANG, Joglo Jateng – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudajana meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat untuk bekerja lebih keras dalam pengendalian inflasi. Menurutnya ini perlu terus dilakukan. Terlebih setelah inflasi pada 2024 berada di angka 1,67 persen yang dinilai cukup bagus secara year on year (YoY).
“Itu artinya kita di bawah standar nasional. Sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat, yakni pada angka 2,5 persen,” kata Nana dalam dalam rilis resmi yang diterima Joglo Jateng, Selasa (14/1/25).
Di sisi lain, kata Nana, Kemendagri terus konsisten melakukan evaluasi bersama untuk pengendalian inflasi di seluruh Indonesia. Tak terkecuali Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
“Jadi kalau Kemendagri serius, kita harus lebih serius. Meskipun fakta di lapangan kita sudah melakukan langkah-langkah optimal dalam melaksanakan program prioritas dari pusat,” jelasnya.
Untuk diketahui, keseriusan Pemprov Jateng dalam mengendalikan inflasi, berdampak pada semakin baiknya kesejahteraan masyarakat. Hal itu tecermin dari turunnya angka kemiskinan Jateng. Dari semula 10,77 persen pada 2023 menjadi 10,47 persen pada 2024.
Sementara, kemiskinan ekstrem yang semula 1,9 persen pada 2022 menjadi 1,1 persenpada 2023. Selanjutnya, angka pengangguran turun dari 5,89 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,70 persen pada Agustus 2024.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menilai positif langkah Provinsi Jateng dalam mengantisipasi kenaikan harga beras yang merupakan volatile food. Ia membeberkan, Pj Gubernur Nana Sudjana bersurat kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk mereplikasi keberadaan toko Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita). Upaya itu berhasil menurunkan angka inflasi komoditas beras sebesar 17,58 persen.
“Ini hasil kombinasi program Kendaraan Pengendali (Kendil) Jateng dan Toko Pandawa di 13 kabupaten/kota,” kata Rahmat. (luk/adf)
