JEPARA, Joglo Jateng – Aktivitas tongtek pada bulan Ramadan, hendaknya dilakukan sesuai tujuannya, yakni membangunkan warga untuk aktivitas sahur. Untuk itu, warga Jepara diminta saling mengingatkan agar terwujud tongtek yang sehat di lingkungan masing-masing.
“Jadi mohon Bapak/Ibu bersama warga yang lain, ikut menyosialisasikan agar tongtek dilakukan dengan baik. Jangan misalnya, jam dua belas malam sudah tongtek. Itu malah mengganggu orang yang akan istirahat, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko selaku Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Jepara di Gedung Ratu Shima Jepara, Kamis (27/2/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat menyerahkan SK pensiun untuk 29 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Maret 2025.
Edy Sujatmiko menyebut, meski per 1 Maret 2025 mendatang para penerima SK sudah berstatus sebagai pensiunan PNS, biasanya tetap mendapat posisi tersendiri di masyarakat. Untuk itu mereka diminta mengajak masyarakat yang lain agar betul-betul menyosialisikan pentingnya tongtek yang sehat.
Salah satu yang harus benar-benar diwaspadai adalah fenomena perang air. Ada kalanya peserta tongtek membawa plastik berisi air dalam plastik, untuk saling lempar saat bertemu dengan rombongan tongtek lain. Tahun lalu, katanya, ada kejadian perang air berkembang menjadi pertengkaran karena ternyata yang dilempar tidak hanya air, tapi sudah ditambah benda lain.
“Apalagi kalau sampai terjadi perkelahian di tengah suasana yang religius. Akan sangat disayangkan. Harus kita cegah. Bapak/Ibu sebagai pensiunan PNS bisa mengajak masyarakat untuk mengantisipasi hal ini,” kata Edy Sujatmiko dalam kegiatan yang dihadiri Asisten Administrasi Sekda Jepara Ronji, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sridana Paminto, dan Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Jepara Nanang Wahyudi.
Pada kesempatan tersebut, 29 PNS yang menerima SK dan akan memasuki masa pensiun per 1 Maret 2025, terdiri dari 24 orang tenaga pendidikan, 1 orang tenaga bidang kesehatan, dan 4 orang tenaga fungsional umum. (hms/gih)
