Meski sebelumnya sudah ada kesepakatan antara warga dan pengusaha stockpile yang dijembatani pemerintah kecamatan, Badan Kesbangpol dan DPRD Kendal, namun menurutnya perbaikan jalan rusak tidak sesuai spek yang dijanjikan sebelumnya.
“Kita sudah memasang spanduk-spanduk tulisan. Tidak ada negosiasi apa pun, intinya kita minta stockpile ditutup. Dan kalau Pemerintah Kabupaten Kendal kelamaan dan tidak ada solusi apa-apa, kita akan ke Pak Gubernur,” tegasnya
Camat Weleri Dwi Cahyono Suryo membenarkan tentang penolakan warga dari 4 desa tersebut. Warga yang menolak beroperasinya stockpile berasal dari Desa Penyangkringan, Bumiayu, Sumberagung dan Nawangsari
Dwi Cahyono mengatakan, telah menemui sejumlah perwakilan warga dari 4 desa tersebut. “Warga menghendaki jalan difungsikan seperti semula, tidak dilalui angkutan berat para pengusaha stockpile,” kata Dwi Cahyono.
Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal, Alfebian Yulando mengatakan, pembukaan maupun penutupan sebuah stockpile tidak serta-merta bisa dilakukan begitu saja, namun harus dilakukan sebuah kajian dari dinas terkait bersama dengan tim terlebih dahulu.
“Di sini tusi (tugas dan fungsi, Red.) kami adalah (menjaga, Red.) kekondusifan sebuah wilayah. Jadi ketika ada kehendak dari warga seperti itu tentu kami akan berkolaborasi dengan OPD terkait untuk turun dan memastikan apakah stockpile sudah berizin atau belum dan sudah ada kajian apa belum,” terang pria yang akrab disapa Mas Febi itu, Rabu (9/4/25).
Kendati demikian, penutupan dapat dilakukan bupati setelah menerima hasil dari kajian yang telah dilakukan oleh tim. “Untuk penutupannya yang melakukan adalah Satpol PP selaku penegak perda, buka Badan Kesbangpol,” tegasnya. (ags/adf)
