SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengambil langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan dengan menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pemasyarakatan Jateng. Sinergi ini akan mengoptimalkan potensi lahan pertanian, peternakan, dan perikanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Rencana kolaborasi tersebut mengemuka setelah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima audiensi dari Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jateng, Mardi Santoso, di ruang kerjanya pada Rabu, 2 Juli 2025.
“Kita harus bersinergi. Potensi dari lapas nanti kita sinergikan dengan program ketahanan pangan yang ada di dinas Pemprov,” tegas Gubernur Luthfi.
Luthfi menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya bersama menyukseskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan nasional. Menurutnya, dinas-dinas terkait di Pemprov Jateng siap memberikan dukungan penuh terhadap program perkebunan, pertanian, peternakan, hingga perikanan yang dikelola oleh pihak lapas.
“Ini kebersamaan, agar swasembada pangan tercapai. Nanti bersama-sama. Di Polda itu sudah ada (tanaman) jagung, Kodam IV/Diponegoro juga ikut membantu dalam irigasi dan pompanisasi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jateng, Mardi Santoso, menyambut baik rencana tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki program ketahanan pangan yang dipusatkan di dua lokasi utama, yaitu Lapas Nusakambangan dan Lapas Terbuka Kendal.
Di Nusakambangan, program yang sudah berjalan meliputi penanaman jagung dan padi, serta peternakan ayam, kambing, dan budidaya perikanan seperti bandeng, udang, dan mujair.
“Di Lapas Terbuka Kendal, kami sedang berproses menanam jagung, ada juga ternak ayam dan budidaya ikan. Kami juga sedang berproses untuk pengembangan tambak seluas kurang lebih 93 hektare,” jelas Mardi.
Selain kerja sama pangan, pertemuan itu juga membahas hibah lahan milik Pemprov Jateng yang saat ini digunakan untuk Lapas Plantungan. Gubernur Luthfi menunjukkan niat baik untuk segera memproses hibah tanah tersebut guna mendukung operasional lapas. (hms/rds)
