SEMARANG, Joglo Jateng – Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Dini Inayati menyoroti kondisi armada dan pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang dinilai memerlukan peremajaan dan evaluasi menyeluruh.
Dini mengungkapkan bahwa sebagian besar armada BRT yang dioperasikan saat ini merupakan milik operator atau pihak ketiga yang dikontrak oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan.
“Banyak armada yang usianya lebih dari lima tahun. Bukan berarti tidak bisa digunakan, tapi pemeliharaannya harus optimum,” ujarnya, saat dihubungi Joglo Jateng, Senin (14/7/2025).
Dari data DPRD Kota Semarang, Pemerintah Kota telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp234 miliar untuk biaya operasional kendaraan melalui skema pembiayaan per kilometer tempuh. Dengan skema tersebut, pemeliharaan armada menjadi tanggung jawab operator. Namun, Dini menilai sebagian operator belum optimal dalam melakukan pemeliharaan.
“Bisa jadi kurang aware, atau mungkin memang pemeliharaannya belum maksimal. Akibatnya, muncul keluhan seperti kendaraan mengeluarkan asap atau ‘cumi-cumi darat’,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kota Semarang melalui RPJMD telah merencanakan pembelian armada baru guna mendukung layanan BRT. Dengan dimilikinya armada sendiri, beban biaya operasional ke operator dapat ditekan.
“Kalau kendaraan milik Pemkot, maka kontrak biaya operasional ke operator bisa dikurangi,” jelas Dini.
