KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, telah menyelesaikan kegiatan normalisasi Sungai JU 3Da.
Sepanjang dua kilometer yang terletak di Desa Lambangan, Kecamatan Undaan, pada Senin (14/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanganan pascabencana yang dijalankan dalam kerangka SinergiKU SungaiKU (2023–2024) dan SinergiKU DesaKU (2024–2025).
Sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam program Kudus Disaster Management yang menyasar penanggulangan bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penutupan kegiatan dilaksanakan di lokasi dengan menghadirkan sejumlah pihak, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD Kudus, perwakilan dari BBWS Pemali Juana, Kepala Desa (Kades) Lambangan, Kades Wonosoco, Kades Berugenjang, Perwakilan Desa Kalirejo dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari desa setempat.
Prosesi penutupan dilakukan dengan monitoring bersama di beberapa titik aliran sungai yang telah dinormalisasi.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kudus, Syarif Hidayah menyampaikan, kegiatan ini merupakan buah dari sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
“Normalisasi Sungai JU 3Da resmi kami nyatakan selesai. Kegiatan ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah daerah, BBWS Pemali Juana dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah penanganan pascabencana sekaligus menjaga ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sungai JU 3Da merupakan proyek ke-14 dalam rangkaian kegiatan normalisasi sungai yang telah dilakukan sejak tahun 2023.
Sebelumnya, kegiatan ini kami rancang sejak akhir 2022, dan pelaksanaannya melibatkan banyak pihak.
“Ada dua sungai lain, yakni Sungai Tampung dan Sungai Plumbungan/Tompe, yang pengerjaannya bahkan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Ini menjadi contoh kekompakan dan semangat gotong royong yang luar biasa,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengapresiasi dukungan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat yang turut terlibat.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, BBWS Pemali Juana, Pemerintah Desa Lambangan dan desa-desa lain, Gapoktan dan Poktan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga media cetak maupun online. Tanpa kerja sama lintas sektor seperti ini, tentu akan sulit mengatasi persoalan pasca banjir,” katanya.
Menurutnya, peran berbagai lembaga teknis seperti Dinas PUPR dan Balai PSDA Seluna juga sangat berarti dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dinas PUPR selalu siap membantu dalam bentuk data dan pendapat teknis.
Sementara Balai PSDA Seluna sering hadir membantu meski dengan keterbatasan anggaran.
“Kami berharap untuk selanjutnya program sejenis diteruskan oleh Dinas PUPR, sesuai arahan Bupati saat berkunjung ke lokasi ini. Dinas tersebut memiliki peralatan dan anggaran yang lebih memadai. Sementara BPBD akan tetap membersamai sesuai perintah pimpinan dan tupoksi kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, normalisasi ini tidak hanya menyasar penanganan pasca banjir dalam lima tahun terakhir.
Tetapi juga sebagai upaya menjaga produktivitas pertanian.
“Kami juga ingin menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk menangani pasca bencana banjir tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Tapi juga menjawab harapan masyarakat. Terutama para petani, agar lahan pertanian tetap produktif dan tidak terdampak banjir atau genangan air,” tandasnya.(Uma).
