PURWOREJO, Joglo Jateng – Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga, yaitu PC NU, PD Muhammadiyah, KONI dan LP (Lembaga Pendidikan) Ma’arif turut menyampaikan pendapatnya tentang usulan lima hari sekolah. Pendapat tersebut terkemuka dalam public hearing yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo dan dipimpin Ketua Komisi IV, Sri Susilowati di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (17/07/2025).
Saat memberikan masukan, Muhammad Haikal dari PC NU Kabupaten Purworejo menegaskan, usulan lima hari sekolah kurang tepat dilaksanakan saat ini. “Usulan lima hari sekolah saat ini kurang tepat. Kami mengusulkan 6 hari sekolah di tingkat SD dan SMP. Sehingga ekosistem pendidikan karakter dan agama terjamin,” tegasnya.
Senada dengan Haikal, M Hamron Rosadi dari LP Ma’arif mengatakan, pihaknya belum setuju pemberlakuan lima hari sekolah. Alasannya, karena penambahan jam sekolah akan membebani anak. Ia menilai, bagi guru yang rumahnya jauh dari sekolah pun akan sangat menambah beban jika pulang sore.
“Atas nama Ma’arif, untuk saat ini belum tepat waktunya untuk membuat aturan sesuai usulan PGRI. Kami minta, pemkab mempertimbangkan dengan baik, sehingga apa yang menjadi keputusan tidak membebani guru dan murid,” kata Hamron.
