JEPARA, Joglo Jateng — Dalam semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PLN UIK Tanjung Jati B mendapat kunjungan kehormatan dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto, Senin (4/8/2025). Kunjungan ini menandai sinergi positif antara sektor industri ketenagalistrikan dan pemerintah dalam memperkuat penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Business and Human Rights) di lingkungan korporasi nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kartini, kompleks PLTU Tanjung Jati B, ini dihadiri oleh jajaran manajemen PLN UIK Tanjung Jati B beserta para mitra strategis PLTU (PT CJP, PT TJBPS, PT KPJB, PT BJP, PT BAG, PT AGP, PT NPS), serta pejabat dari KemenHAM RI, termasuk Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Legislasi, Prof. Rumaidi Ahmad, dan Kepala Kanwil HAM Jateng, Mustafa Beleng.
Dalam paparannya, General Manager PLN UIK Tanjung Jati B, Dony Ocniza, menegaskan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam seluruh aspek operasional dan kebijakan korporat.
“Kami percaya bahwa kemajuan sektor energi tidak cukup hanya diukur dari sisi keandalan pasokan dan efisiensi, tapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Kami ingin menjadi bagian dari BUMN yang tidak hanya memasok listrik, tetapi juga membawa terang bagi praktik bisnis yang beretika dan berwawasan HAM,” ujar Dony.
PLN UIK Tanjung Jati B memaparkan berbagai kebijakan terkait penghormatan HAM dalam tujuh pilar strategis, antara lain: kebijakan iklim & energi bersih, kesetaraan gender, tanggung jawab sosial, pengadaan ramah lingkungan, serta perlindungan pekerja lokal dan Tenaga Alih Daya (TAD). Dengan kapasitas 4×710 MW dan kontribusi hampir 8% untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali, PLTU Tanjung Jati B juga tercatat sebagai unit ramah lingkungan berbasis AI dan termasuk dalam Top 10% NERC global.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, dalam sambutannya menekankan bahwa perusahaan, khususnya BUMN, harus menjadi garda depan dalam mengarusutamakan prinsip HAM dalam praktik bisnis.
“Korporasi punya tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia, dan PLN UIK Tanjung Jati B telah menunjukkan bahwa penghormatan HAM bukan hanya jargon, tetapi sudah terimplementasi dalam operasional sehari-hari. Kami apresiasi inisiatif ini, terlebih karena PLTU ini termasuk Proyek Strategis Nasional,” ungkap Mugiyanto, yang juga merupakan putra asli Jepara.
Ia juga memperkenalkan aplikasi PRISMA, sebuah platform self-assessment dari KemenHAM yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip HAM di perusahaannya. Ke depan, KemenHAM akan mendorong pelaksanaan Human Rights Due Diligence yang bersifat mandatory sebagai bagian dari regulasi nasional.
Dalam suasana yang hangat dan penuh dialog konstruktif, kunjungan ini menjadi momentum penting bagi PLN UIK Tanjung Jati B untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan etika bisnis, sekaligus memperingati semangat kemerdekaan dengan cara yang progresif dan berorientasi masa depan. (gih/adv)
