Menurutnya, banyak sekolah akhirnya tidak bisa memanfaatkan perangkat tersebut secara maksimal.
“Kalau laptop, meskipun tidak ada internet, masih bisa dipakai untuk administrasi sekolah atau pembelajaran IT. Faktanya, banyak Chromebook itu mangkrak karena tidak bisa dipakai optimal,” imbuhnya.
Muhdi juga menyesalkan nilai pengadaan yang diduga mengalami mark up. Dari data yang beredar, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun.
“Sudah barangnya tidak tepat, harganya juga bermasalah. Kalau uang sebesar itu dipakai untuk kesejahteraan guru honorer atau memperbaiki sekolah rusak, tentu manfaatnya jauh lebih besar,” tegasnya.
Selain menyoroti kasus Chromebook, Muhdi juga menyinggung rencana pemerintah terkait pengadaan Smart TV untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Menurutnya, televisi pintar jauh lebih relevan dengan kebutuhan sekolah saat ini.
Muhdi menekankan, baik laptop maupun Smart TV, intinya harus sesuai kebutuhan sekolah dan harganya transparan.
“Kuncinya dengarkan pengguna. Jangan sampai sekolah hanya jadi objek, sementara keputusan ditentukan oleh pihak distributor. Dunia pendidikan tidak boleh dirugikan lagi oleh kebijakan yang salah arah,” pungkasnya. (luk/iza)
