SEMARANG, Joglo Jateng – Sejumlah akademisi di Jawa Tengah mendorong pemerintah segera mereformasi kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) yang dinilai sudah tidak efisien.
Kebocoran subsidi yang mencapai Rp50 triliun per tahun disebut telah memasuki tahap darurat dan menuntut perbaikan tata kelola agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Yuwanto menilai, penyaluran subsidi LPG 3 kg saat ini tidak disiplin dan berpotensi merugikan fiskal negara.
Ia menegaskan perlunya perubahan mekanisme penyaluran agar subsidi hanya diterima masyarakat yang berhak.
“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujarnya dalam diskusi publik ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?’ di Semarang, Senin (27/10/2025) malam.
Menurutnya, sistem pengawasan subsidi gas melon masih lemah dan belum terintegrasi antarlembaga. Karena itu, ia mendorong agar subsidi barang diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau voucer digital, disertai penguatan perangkat penegakan hukum.
“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.
Yuwanto juga menilai langkah pemerintah yang berencana mengalihkan subsidi LPG menjadi bantuan uang merupakan arah kebijakan yang tepat, terutama jika dilakukan setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucher, Red.) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif,” ucapnya.
