Sekolah Rakyat Diklaim Tekan Angka Kemiskinan, Begini Penjelasan Gubernur Luthfi

TINJAU: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10/2025). (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebutuhan daerah yang tengah berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung investasi padat karya.

“Tujuannya di Jawa Tengah sangat pas sekali. Satu sisi kita mereduksi miskin ekstrem terkait dengan sekolah rakyat yang kita perlukan. Kedua, menjurus sekolah vokasi karena di Jawa Tengah itu kita proyeksikan untuk sekarang adalah investasi padat karya,” ujar Ahmad Luthfi usai mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10/2025).

Hingga saat ini, terdapat 14 rintisan sekolah rakyat di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah, ditambah tiga SMK Jateng yang dikelola Pemprov di Semarang, Pati, dan Purbalingga. SRT 45 Semarang menjadi salah satu di antara rintisan tersebut dan kini menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Kota Semarang.

Luthfi menjelaskan, selain SRT, Pemprov juga menjalankan program pendidikan lain yang menyasar keluarga miskin, seperti SMK Jateng dan Sekolah Kemitraan. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk memperoleh pendidikan menengah secara gratis.

“Kewajiban provinsi adalah SMA/SMK. Kemarin kami juga sekolahkan 5.004 anak dari keluarga miskin yang ditempelkan di sekolah swasta di Jawa Tengah,” jelasnya.