KENDAL, Joglo Jateng – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada 2025 mencatatkan angka impresif mencapai 8,84 persen. Capaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.
Meski demikian, tingginya angka pertumbuhan tersebut dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah. Wakil Bupati Kendal, Beny Karnadi mengingatkan adanya persoalan kemiskinan dan dampak lingkungan yang harus segera ditangani.
Hal itu disampaikan Beny saat membuka Konferensi Bersama Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Gemuh dan Pimpinan Wakil Cabang (PWC) Muslimat NU, Minggu (28/12). Kegiatan tersebut berlangsung di SMP NU 05 Awwalul Hidayah, Gemuh.
Beny merinci, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di angka 5,04 persen dan Jawa Tengah 5,37 persen. Sementara Kabupaten Kendal berhasil mencatat 8,84 persen. Namun, ia mengakui capaian ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Pertumbuhan ekonomi Kendal tinggi, tetapi jumlah masyarakat miskin masih cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya linier dengan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Dampak Industri dan Lingkungan
Selain persoalan kemiskinan, Beny juga menyoroti dampak pembangunan industri dan aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Sebagai daerah yang berkembang menjadi kawasan industri, Kendal menghadapi konsekuensi tekanan ekologis yang perlu penanganan serius.
”Keluhan masyarakat yang paling sering kami terima berkaitan dengan lingkungan, baik akibat aktivitas tambang maupun dampak industri,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal telah menyusun APBD Tahun 2026 dengan membuka ruang aspirasi masyarakat. Tujuannya agar pembangunan dapat berjalan lebih berkeadilan.
Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembenahan agar pertumbuhan ekonomi mampu menekan angka kemiskinan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Beny juga mendorong peran aktif organisasi kemasyarakatan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), sebagai mitra strategis. Dengan basis massa hingga ke desa, NU diharapkan ikut mengawal pemerataan pembangunan serta membantu mengurai persoalan sosial dan lingkungan. (ags/adf)
