BANJARNEGARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menekankan pentingnya penyerapan potensi lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini disampaikan dalam pembinaan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Rabu (4/2/26).
Program strategis nasional ini dinilai menjadi peluang emas untuk mendongkrak perekonomian daerah. Dengan beroperasinya 71 SPPG yang melayani puluhan ribu siswa, perputaran uang untuk belanja bahan baku di Banjarnegara diproyeksikan mencapai Rp 1,4 miliar per hari atau setara Rp 34 miliar per bulan.
Stok Pangan Lokal Melimpah
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi mengingatkan agar pengelola SPPG memprioritaskan hasil bumi petani setempat. Ia secara tegas melarang SPPG menolak produk lokal.
“MBG bukan hanya masalah gizi, tapi tentang ekonomi. Kita adalah produsen salak terbesar, kita punya kentang dan ikan. Jangan sampai potensi ini justru hancur harganya karena tidak terserap oleh program di rumah sendiri,” tegas Firman.
Berdasarkan data DPPKP, stok pangan di Banjarnegara sangat mencukupi untuk menyuplai kebutuhan menu harian MBG:
- Beras/Gabah: Produksi 176.000 ton per tahun.
- Kentang: Produksi 139.000 ton per tahun (sumber karbohidrat pendamping).
- Telur: Produksi 27 ton per hari.
- Ikan: Stok melimpah sebagai sentra perikanan.
Manajemen Menu Cegah Inflasi
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Banjarnegara, Adi Cahyono Purwo Saputro menyoroti aspek pengendalian harga pasar. Ia mewanti-wanti pentingnya manajemen menu agar tidak memicu inflasi.
Adi mencontohkan, jika seluruh SPPG memasak menu telur di hari yang sama, stok di pasar akan ludes seketika. Hal ini bisa menyebabkan harga telur bagi masyarakat umum melambung tinggi.
“Kita butuh manajemen waktu dan substitusi komoditas. SPPG antarwilayah bisa berbagi jadwal menu agar serapan bahan baku merata dan stabil,” jelas Adi.
Guna memastikan legalitas dan keberlanjutan ekonomi desa, Adi juga mendorong agar yayasan pengampu SPPG menggandeng Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai mitra resmi penyedia bahan baku. (abd/sam)
