JEPARA, Joglo Jateng – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dipastikan tidak memengaruhi nasib ribuan calon jemaah haji Jepara pada musim haji tahun ini. Kepastian ini memberikan kelegaan bagi para tamu Allah di daerah yang sempat khawatir akan adanya penundaan keberangkatan maupun pembengkakan biaya dadakan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H Abdul Wachid menegaskan bahwa jemaah haji tetap diberangkatkan sesuai jadwal reguler tanpa ada beban kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
Hal tersebut disampaikan Wachid saat menghadiri kegiatan Manasik Haji Terintegrasi di Gedung Haji Kabupaten Jepara, Kamis (9/4/2026). Agenda persiapan spiritual tersebut turut dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jepara Siti Zuliati, serta sejumlah tokoh ormas keagamaan.
Menurut pimpinan Komisi VIII tersebut, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dijamin tetap berjalan lancar, meskipun situasi global belum sepenuhnya mereda.
“Haji tetap berjalan dengan baik, tidak ada dampak dari perang di Timur Tengah. Jadi jenengan semua tidak perlu khawatir,” terang Abdul Wachid kepada Joglo Jateng.
Subsidi Avtur dan Jadwal Keberangkatan
Wachid memaparkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah, jemaah haji reguler tidak akan dibebani kenaikan biaya bahan bakar pesawat (avtur) yang belakangan melonjak akibat tersendatnya pasokan minyak. Padahal, jika disimulasikan, lonjakan biaya avtur tersebut bisa membebani jemaah hingga Rp 7 juta sampai Rp 8 juta per orang.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan tidak boleh membebani jemaah. Jadi haji tetap sesuai jadwal dan biayanya juga tetap,” tegasnya.
Adapun calon jemaah asal Bumi Kartini ini nantinya akan terbagi menjadi lima kelompok terbang (kloter). Rombongan pertama atau kloter 36 dijadwalkan mulai terbang ke Tanah Suci pada 3 Mei 2026 mendatang.
