SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah pusat resmi membidik Provinsi Jawa Tengah sebagai proyek percontohan atau pilot project nasional untuk penyediaan menu produk perikanan. Inovasi pemenuhan gizi ini akan diintegrasikan langsung ke dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan strategis tersebut digagas melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan guna meningkatkan frekuensi asupan protein anak.
Pemerintah menargetkan penyajian menu ikan dapat digenjot hingga dua kali dalam sepekan. Jateng dipilih karena dinilai memiliki kesiapan infrastruktur pendukung yang mumpuni.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara, menilai bahwa provinsi ini memiliki keunggulan dari sisi kuantitas maupun kualitas.
Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersertifikat resmi yang tersebar di wilayah tersebut.
“Memang Jawa Tengah ini luar biasa dukungannya untuk makan bergizi gratis. SPPG-nya termasuk yang paling banyak dan sudah dapat sertifikasi. Ini bukti perhatian Jateng tinggi, baik dari kuantitas, kualitas, maupun kepatuhannya,” ujar Dandy usai agenda di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/4/2026).
Rantai Pasok Nelayan ke Dapur MBG
Selain pemenuhan nutrisi, program ini dirancang untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir. Pemerintah berupaya memotong jalur distribusi dengan menyambungkan langsung hasil tangkapan nelayan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke dapur-dapur penyedia makanan.
Dandy sangat menekankan pentingnya serapan produk lokal. Ikan budidaya seperti lele maupun hasil laut tangkap memiliki kandungan protein hewani tinggi yang sangat ideal untuk menunjang tumbuh kembang anak-anak sekolah.
“Kami melihat Jawa Tengah sebagai pilot project bagaimana menghubungkan produk perikanan dengan unit pengolahan ikan dan UMKM ke SPPG atau dapur-dapur MBG yang ada di sini. Peluangnya besar sekali karena kualitas proteinnya bagus,” paparnya.
Mitigasi Penurunan Kualitas Pangan
Di balik besarnya potensi tersebut, pemerintah menyadari adanya sejumlah tantangan krusial di lapangan. Kunci keberhasilan program ini terletak pada konsistensi distribusi komoditas mentah.
Penerapan rantai pasok dingin atau cold chain mutlak diperlukan agar kesegaran ikan tetap terjaga hingga masuk ke proses masak.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong kesiapan sertifikasi infrastruktur pengolahan lokal. Mitigasi ini dilakukan guna mencegah risiko penurunan kualitas pangan, sehingga target penyajian lauk ikan secara nasional dapat segera terealisasi dengan aman. (hfh/amd/rds)
