Selain itu, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum telah mencapai 47,66 persen dan retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar 40 persen.
“Pendapatan dari sektor pelayanan publik masih menjadi sumber pendapatan yang stabil. Kami terus melakukan optimalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Djati.
Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi mencapai Rp 5,89 miliar atau 57,34 persen dari target.
Capaian tersebut didorong oleh dividen dari PD BPR BKK Kudus yang telah mencapai 186,60 persen serta kontribusi Bank Jateng sebesar 68,20 persen dari target.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah mencapai Rp 411,27 miliar atau 30,75 persen dari target Rp 1,33 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 331,82 milar atau 48,81 persen dari target yang ditetapkan.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Apresiasi ini diberikan di tengah tantangan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Namun kami tidak boleh berpuas diri,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh potensi pendapatan harus terus digali secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Sam’ani, pendapatan daerah yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu juga menyokong peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan yang nyata dan pelayanan yang semakin baik,” pungkasnya. (adm/rds)
