BANJARNEGARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus mematangkan persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Banjarnegara (MBG). Keseriusan ini ditunjukkan dengan mengikuti rapat koordinasi (rakor) verifikasi dan validasi data penerima manfaat bersama pemerintah pusat secara daring.
Bertempat di Command Center Pemkab Banjarnegara, rakor yang berlangsung kemarin ini menyoroti pentingnya akurasi data. Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sangat krusial agar bantuan tepat sasaran dan tidak salah alamat.
Validasi Data Penerima dan Lokasi Dapur
Wabup Wakhid Jumali menjelaskan, fokus utama rakor adalah menyinkronkan data antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini mencakup data penerima manfaat by name by address serta kesiapan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di setiap kecamatan.
“Kesimpulan dari rakor ini, kami selaku pemerintah daerah diminta bantuannya melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan verifikasi kembali terkait data penerima manfaat dan data lokasi SPPG, terutama dengan data BGN,” ungkap Wakhid.
Langkah ini diambil agar seluruh kebutuhan operasional, mulai dari logistik hingga dapur umum yang dikelola Satgas Kecamatan, dapat berjalan optimal saat program resmi digulirkan secara massal.
139 Titik SPPG Siap Layani Warga
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banjarnegara, Izak Danial Aloys, membeberkan data teknis di lapangan. Menurutnya, Banjarnegara telah memetakan ratusan titik pelayanan untuk mendistribusikan makan bergizi gratis.
“Banjarnegara saat ini memiliki total 139 SPPG. Sebanyak 77 di antaranya sudah beroperasi dan 52 sisanya masih belum beroperasi, serta sebagian dalam proses pembangunan,” jelas Izak.
Proses selanjutnya, Pemkab Banjarnegara akan menunggu surat resmi dari BGN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memulai tahapan verifikasi faktual di lapangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, dalam rakor tersebut menekankan bahwa verifikasi lapangan akan melibatkan Satgas Kecamatan dan Kepala Kelompok Kecamatan (Kapokcam).
“Yang tak kalah krusial adalah mengenai data penerima manfaat harus akurat,” tegas Nanik. (abd/sam)
