KUDUS, Joglo Jateng – Kepala BPS Kabupaten Kudus Eko Suharto menegaskan pelaksanaan SE2026 sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu memberikan informasi yang benar. Seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami terus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kegiatan SE2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya,” ujarnya.
BPS juga menggandeng perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk menyosialisasikan pelaksanaan sensus agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Menurut Eko, hasil sensus tidak akan dipublikasikan dalam bentuk by name by address. Seluruh data hanya disajikan dalam bentuk agregat sehingga identitas responden tetap terlindungi.
“Hasil pendataan tidak dipublikasikan secara perorangan. Yang disajikan adalah data statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, akurasi data sangat menentukan arah pembangunan. Data yang tidak sesuai kondisi riil dapat mengakibatkan pemerintah keliru dalam menyusun program maupun menentukan prioritas pembangunan.
Sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, seluruh petugas SE2026 dibekali surat tugas, rompi resmi, serta kartu identitas yang dilengkapi barcode.
Barcode tersebut dapat dipindai untuk memastikan identitas petugas beserta fotonya. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa orang yang datang mengetuk pintu rumah benar-benar petugas resmi BPS, bukan pihak lain yang mengatasnamakan sensus.
Bagi para petugas di lapangan, setiap pintu yang terbuka bukan sekadar menambah jumlah responden. Di balik data yang dikumpulkan, tersimpan harapan agar kebijakan pembangunan ke depan benar-benar lahir dari kondisi nyata masyarakat. (uma/iza/rds)
