SEMARANG – Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia setahun belakangan, belum menunjukkan penurunan angka kasus yang signifikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju virus yang pertama kali diumumkan pada awal Maret tahun lalu itu.
Setelah sebelumnya upaya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan, kini pemerintah fokus pada upaya vaksinasi yang ditargetkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Percepatan vaksinasi terus digaungkan secara merata di seluruh Indonesia.
Atas hal tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak lantas mengesampingkan 3T (Tracing, Test, Treatment). Menurutnya, gerakan 3T tetap harus masif dilakukan sembari menunggu proses vaksinasi benar-benar selesai.
“Proses vaksinasi itu lama, jarak antara suntik pertama dengan suntik kedua saja 14 hari. Lalu setelah itu kekebalan tubuh baru akan terbangun menunggu 21 hari setelah suntik kedua. Totalnya ada sekitar 35 hari. Itu orang biasa, kalau lansia jarak penyuntikannya bisa sampai 4 minggu karena responnya berbeda. Itu pun baru satu orang,” kata dr. Elang saat ditemui di kantornya, Kamis (4/3).
Ia menilai, kebijakan pemerintah soal vaksinasi dengan mengesampingkan gerakan 3T adalah langkah yang kurang tepat. Karena gerakan 3T merupakan langkah strategis yang efektif untuk mengurangi jumlah orang-orang yang terpapar virus.
“Percepatan vaksin itu harus, tapi jangan kemudian lalai dalam melakukan 3T nya. Toh 3T ini juga kan tujuannya mengurangi orang-orang terpapar dengan diisolasi. Ya kalau di Semarang ada Rumah Dinas Walikota, Islamic Center Manyaran, Balai Diklat Srondol. Itu semua disiapkan ya untuk keperluan 3T ini tadi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat lebih komprehensif melihat persoalan yang ada. Upaya-upaya penekanan Covid-19 harus diperinci sedemikian rupa agar menemukan akar permasalahannya.
“Saya agak sangsi 3T ini benar-benar diterapkan, karena teman-teman di lapangan fokusnya ya untuk vaksinasi. Harapannya itu tidak seperti fenomena gunung es, keliatan di atasnya sedikit padahal yang dibawah banyak. Itu jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Di akhir, ia berpesan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan kendatipun telah disuntik vaksin. Ia menekankan, penyuntikan vaksin bukan alasan untuk jumawa dan merasa bebas dari protokol kesehatan.
“Saya yakin manakala 70-80% masyarakat Indonesia sudah divaksin pun, kita tidak bisa kembali hidup normal seperti dulu lagi kok. Kita tetap harus adaptasi lagi dengan kehidupan baru ini,” pungkasnya. (cr2/gih)
