JAKARTA, Joglo Jateng – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta kepala daerah untuk menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) dalam rangka percepatan vaksinasi. Selama ini, masih ada keragu-raguan kepala daerah menggunakan dana tersebut untuk penanganan pandemi.
Menurutnya, selama tidak ada niat buruk mens rea untuk merugikan negara, maka bansos dan BTT dapat dimanfaatkan. Terlebih, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan aturan bahwa 8 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Penambahan anggaran itu nantinya untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk PPKM, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.
Sebelum tahun ini berakhir, imbuh dia, masih ada sisa anggaran APBD yang bisa dialokasikan untuk percepatan vaksin. Karena itu, dia meminta kepala daerah agar menugaskan sekda dan kepala BPKAD untuk mengecek sisa anggaran setelah refocusing 8 persen DBH dan DAU.
“Ini bisa digunakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pos lainnya bisa dipakai itu dari BTT dan bansos,” tuturnya.
Pos BTT dan bansos juga dapat digunakan untuk memancing warga agar datang dan bersedia untuk divaksin. Misalnya dengan diberikan kompensasi berupa hadiah atau doorprize.
“Penggunaan BTT sudah saya buatkan surat edaran per 16 Desember tentang dukungan percepatan vaksinasi dan pembayaran tenaga kesehatan pada APBD tahun anggaran 2021,” ucapnya.
Lebih lanjut, penggunaan dana untuk percepatan cakupan vaksinasi dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait. Baik secara internal yaitu inspektorat daerah, maupun secara eksternal yaitu DPRD, BPKP, dan aparat penegak hukum.
“Pelaksanaan percepatan cakupan vaksinasi tersebut mengutamakan integritas dan tidak memiliki unsur niat yang tidak baik (mens rea) yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain,” ucapnya.
Surat Edaran Mendagri bisa jadi payung hukum untuk tidak lagi ragu menggunakan sisa pos BTT dan bansos untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. (ara/ern)