Sosialisasikan Peraturan, KPU Bantul Lakukan Pemetaan Peran

  • Bagikan
SUASANA: Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 bagi instansi terkait, Kamis (22/9). (ERNA SARI SUSANTI/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mulai dilangsungkan. Salah satunya dengan mensosialisasikan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dimana di dalamnya mengandung enam unsur pemetaan peran.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho menjelaskan unsur-unsur tersebut. Ia mengacu pada peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022. Terutama tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Ia menjelaskan, pemetaan peran tersebut meliputi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), forum komunikasi pimpinan daerah, dinas-dinas terkait, partai politik, 24 calon peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat (Ormas). Dimana ormas tersebut dpaat meliputi lembaga keagamaan, kepemudaan, maupun disabilitas.

“Paling penting yang pertama sosialisasi, jadi sosialisasi ini tidak berhenti hanya sekedar tahu tapi masing-masing unsur kemudian harus ikut berperan,” jelasnya, Kamis (22/9).

Ia mengharapkan, keenam unsur di atas haruslah aktif dan ikut berperan dalam proses Pemilu. Terlebih terkait ikut membantu sosialisasi berlangsungnya pemungutan suara. “Harapan kami nanti sosialisasi melalui ormas, termasuk teman disabilitas. Untuk berpartisipasi aktif di dalam badan ad hoc,” ungkapnya.

Baca juga:  Airlangga Mulai Disosialisasikan sebagai Capres

Didik mengatakan, masyarakat Bantul saat ini masih banyak yang belum mengetahui terkait informasi Pemilu. Terutama terkait kapan dilangsungkannya Pemilu. “Target minimal masyarakat Bantul tahu bahwa di tahun 2024, akan ada dua hajat demokrasi besar yaitu pemilu dan pilkada,” paparnya.

Lebih lanjut, ia meyakini presentase partisipan di Bantul akan mencapai 80 persen. Hal ini bila mengacu pada bagaimana Pemilu 2019 lalu dilangsungkan. Dimana jumlah partisipan di Bantul bisa mennyentuh angka tersebut. “Kemudian juga, pemilihan bupati kemarin partisipasi 80,32 persen,” katanya.

Sedangkan terkait akurasi data pemilih, Didik mengatakan bahwa masyarakat juga perlu ikut memperbaharui data yang ada. Ia menjelaskan, masyarakat dapat meng-update data melalui aplikasi lindungi hakmu. “Dengan aplikasi tersebut, masyarakat Bantul akan tercatat sebagai pemilih,” pungkasnya. (ers/mg2)

  • Bagikan