PATI, Joglo Jateng – Ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyupan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pati (Pasopati) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Rabu (28/9). Salah satu tujuan mereka adalah menanggih pencaraian dana operasional kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Ketua Pasopati Pandoyo mengungkapkan, para kades telah menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan terkait dana operasional Kades yang diusulkan 5 persen. Dimana, dana operasional tersebut bersumber dari dana desa (DD).
Dia menjelaskan, gaji yang diterima para Kades di Pati saat ini terbilang kecil. Hanya berkisar Rp 2 jutaan. Oleh karena itu, mereka ingin dana operasional segera realisasikan.
“Terkait Dana operasional kepala desa, sudah saya sampaikan di tahun 2018 kepada Presiden (Joko Widodo). Adapun jumlahnya 5 persen dari total DD,” ungkapnya.
Hingga saat ini, lanjut Pandoyo, biaya operasional tersebut masih belum jelas. Dirinya juga mempertanyakan regulasi penyaluran biaya operasional setelah postingan terkait dana operasional bagi Kades sejumlah 3 persen dari total DD.
“Ada dana operasional 3 persen dari kegiatan fisik yang di danai dari DD. Menurut kami, jumlah itu sangat besar meskipun yang kami hendaki 5 persen. Itu sudah ada regulasinya belum?. Mengingat di zaman medsos sekarang ini informasi cepat tersebar, sudah ada sosialisasi belum?,” tanya Pandoyo.
Terlebih, ia juga membandingkan kesejahteraan Kades di Pati dengan daerah lainnya. Seperti halnya ada tambahan tunjangan dan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin mengatakan bahwa dana operasional kepala desa sudah ada arahan dari Pemerintah Pusat. Namun belum ada regulasi terkait hal itu. Untuk itulah, pihaknya mengundang Sekda Pati dalam audiensi. Dimana, Jumani yang sebagai Ketua TAPD. (lut/fat)
