KULON PROGO, Joglo Jogja – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, mendorong reformasi tematik di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan program yang baru dicanangkan, yakni Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik).
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya baru saja meluncurkan program baru, yakni Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Dimana didalamnya memuat Reformasi Birokrasi penanganan kemiskinan, RB peningkatan investasi, dan RB digitalisasi pelayanan administrasi pemerintahan, serta satu program prioritas presiden.
“Reformasi birokrasi itu banyak, dari perubahan pelayanan dan seterusnya. Kita ini lakukan double track yang besar tetap jalan, karena harapan rakyat ingin segera melihat dampak dari reformasi birokrasi, maka kita putuskan ada RB Tematik,” ujarnya, belum lama ini.
Lebih lanjut, Azwar mengatakan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Indonesia. Dimana nantinya penilaian Reformasi Birokrasi disetiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah salah satunya berdasarkan tingkat penurunan kemiskinannya.
Hal ini menurutnya dimulai dari perencanaan hingga sasarannya. Sehingga pada tahun 2023 pihaknya akan mengecek angka kemiskinan di Indonesia. Sebab menurutnya, banyak uang di kementerian lembaga yang penurunannya belum signifikan.
“Tahun depan kita cek kemiskinannya turun berapa karena banyak uang di kementerian lembaga ini penurunan kemiskinannya belum signifikan. Setahun rata-rata hampir Rp 500 triliun, tapi menurunkan kemiskinan hanya 0,6 persen saja,” ucapnya.
Azwar menerangkan, dengan anggaran yang besar disertai integrasi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) seharusnya angka kemiskinan dapat diturunkan. Sehingga pihaknya datang ke desa, salah satunya di Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo untuk melakukan kolaborasi.
“Oleh karena itu hari ini kita datang ke desa ini karena ini ada model, bagaimana perusahaan dipermudah oleh pemerintah daerah, kemudian berkolaborasi mendorong agar rakyat sekitar mendapat tambahan dan desa ini termasuk yang kemiskinannya tinggi,” bebernya.
Pihaknya akan menunjuk tiga provinsi dan tiga kabupaten/kota sebagai pilot project yang memiliki kemampuan yang baik dalam penanganan kemiskinan. Salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo.
“Maka nanti targetnya Kulon Progo juga mempunyai program yang signifikan untuk mendorong penanganan kemiskinan dan mengajak kolaborasi media,” jelasnya.
Sementara Pj.Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tengah menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Baik di bidang administratif maupun birokratif.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemkab Kulon Progo memiliki dan menjalankan program-program lainnya. Hal ini guna mendukung penanganan kemiskinan sesuai amanat Menpan RB.
“Kalau program besar untuk mengatasi kemiskinan sendiri ini ada tiga hal, yaitu validasi data kemiskinan, program-program yang mencakup pengurangan beban keluarga miskin, kemudian pemberdayaan keluarga miskin dan sub-sub di dalamnya yang banyak sekali,” pungkasnya. (ers/bid)
