SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua PGRI Jawa Tengah (Jateng) Muhdi, mendesak pemerintah segera beri kepastian penempatan kepada 586 PPPK Jateng yang dianulir penempatannya. Mereka semua adalah tenaga pengajar, dengan rincian 428 di tingkat SMA/SMK/SLB dan sisanya berasal dari 25 kabupaten/kota di Jateng di tingkat SD/SMP.
“Sudah kita coba negosiasikan dengan berbagai pihak, dan memang sudah dikonfirmasi akan diakomodir. Sehingga kita minta kepastian akan diakomodir pada 2023 ini,” katanya saat dihubungi, Minggu (19/3/23).
Muhdi menyebut, sebelumnya Medikbud Ristek Nadiem Makarim telah menegaskan pada pihaknya, bawa kabupaten/kota dan provinsi yang jumlah formasinya belum sesuai akan ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Yakni, dalam program pengangkatan satu juta PPPK yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, pihaknya terus memeperjuangkan kepastian penempatan untuk diumumkan secepatnya pada tahun ini. Mengingat masa jabatan Presiden Joko Widodo yang berakhir pada 2024 mendatang.
“Saat ini yang diperjuangkan adalah ratusan guru tersebut bisa mendapatkan penempatan di tahun ini dan sesuai janji pemerintah terpenuhi pengangkatan satu juta PPPK itu. Karena waktu ultah PGRI di Jawa Tengah, Pak Menteri menyampaikan akan memenuhi jumlah satu juta dan Dirjen memang sudah menjanjikan dipenuhi,” paparnya.
Lebih lanjut, perjuangan PGRI Jateng akan terus berlanjut untuk menagih janji-janji yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya. Tak terkecuali tenaga honorer agar bisa ikut direkrut untuk memenuhi kuota program pengangkatan satu juta PPPK.
“Jadi kalau apa yang ditanyakan menjadi target kami saat ini, yang dibatalkan di 2023 dapat penempatan lalu guru honorer yang belum p1 bisa masuk di tahun 2023 ini. Karena tahun 2023 ini harusnya menjadi tahun terakhir untuk mecapai satu juta,” tutupnya. (luk/gih)
